- VIVA/Ridho Permana
VIVA – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku khawatir, dengan kebijakan pemerintah yang kembali melepas beberapa bidang usaha dari daftar negatif investasi atau DNI.
Kebijakan yang membolehkan 54 bidang usaha untuk 100 persen diinvestasikan oleh investor asing tersebut, dikatakannya, bisa semakin memperkecil kepemilikan masyarakat Indonesia dari usaha-usaha yang sedang berkembang.
"Saya sedih, kalau asing masuk ke semua sektor. Lalu, apalagi yang masih tertinggal untuk Indonesia?" kata dia di Jakarta, Rabu 21 November 2018.
Meski begitu, Prabowo juga mangakui, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terhadap kebijakan tersebut, apakah benar-benar baik untuk negara atau tidak. Lantaran, hingga saat ini, kebijakan tersebut masih membuat bingung pelaku usaha maupun masyarakat.
"Saya bingung, hari ini begini, besok begitu. Versi ini bilang 54 sektor baru, lalu versi lain bilang 28 sektor. Saya bingung, saya mau mempelajari itu lebih lanjut," tutur dia.
Kebingungan itu pada dasar juga telah disampaikan oleh pelaku usaha. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, kebijakan relaksasi DNI itu belum dikomunikasikan sama sekali dengan pelaku usaha, sehingga duduk perkaranya belum dipahami pihaknya.
"Saat ini bingung, bingung dengan isinya. Karena, katanya enggak pengaruh ke UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Tetapi, kalau dilihat dari sektor-sektor yang dibuka, kan ada yang dibuka 100 persen untuk PMA. Nah, itu apakah benar sektor-sektor UMKM itu enggak kena dalam sektor itu," ungkapnya, saat ditemui di lokasi yang sama. (asp)
Sekjen PKS: Kalau Pak Prabowo Datang Kita Akan Beri Karpet Merah Sebagai Presiden Pemenang
Partai Keadilan Sejahtera, siap menggelar karpet merah untuk Prabowo Subianto, Presiden terpilih Pilpres 2024. Itu akan dilakukan jika Prabowo hadir di halal bi halal PKS
