RI-Kamboja Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi
- Dinia A/VIVA.co.id
VIVA – Indonesia dan Kamboja sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, terutama perdagangan dan investasi. Hal ini dibahas dalam Sidang Komisi Bersama yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn.
Dalam pernyataannya, Retno mengatakan bahwa perdagangan dua arah antara kedua negara tengah mengalami tren positif. Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan RI-Kamboja meningkat sebesar 10.86 persen.
"Kita juga menyaksikan peningkatan hubungan antara sektor swasta di kedua negara. Salah satunya, Ciputra Group yang mengembangkan Grand Phnom Penh International City dengan investasi senilai US$70 juta," kata Retno di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Selasa 4 Desember 2018.
Di samping itu, Retno mengatakan, terjadi peningkatan ketertarikan produk farmasi Indonesia di Kamboja. Untuk memfasilitasi potensi tersebut, Indonesia akan meningkatkan kerja sama di sektor produk farmasi, sehingga bisa masuk ke pasar Kamboja.
RI-Kamboja juga melihat adanya potensi besar di sektor swasta. Pada 2017, terjadi peningkatan turis sebesar 20 persen dari Kamboja ke Indonesia.
"Kami sepakat untuk meningkatkan sektor ini, termasuk review MoU pariwisata yang ditandatangani pada tahun 1999, dan mendukung inisiatif untuk mempromosikan UNESCO Heritage Site di kedua negara," ujar Retno.
Pada kesempatan yang sama, Retno juga menyampaikan kepada Menlu Kamboja bagaimana sistem demokrasi bisa sukses berjalan di Indonesia. Termasuk, informasi mengenai persiapan pemilu di Indonesia.
"Saya menyampaikan bahwa Indonesia yakin demokrasi tetap merupakan cara terbaik untuk melayani masyarakat," ungkap Retno.
Sebagai sesama negara anggota Perhimpuman Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, RI-Kamboja juga sepakat untuk mengintensifkan kerja sama, memperkuat persatuan, dan sentralitas ASEAN yang damai dan makmur.
Indonesia sangat menghargai dukungan Kamboja, dalam pengembangan konsep Indo Pasifik yang mendorong prinsip keterbukaan, inklusifitas, transparansi, menghormati hukum internasional, dan sentralitas ASEAN. (asp)
