Apindo Tak Seoptimis Pemerintah Tatap Ekonomi 2019, Ini Penjelasannya
- Arrijal Rachman/VIVA.co.id.
VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo sedikit pesimis terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2019. Pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut diproyeksikan Apindo hanya sebesar 5,2 persen atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah dalam APBN 2019 yang sebesar 5,3 persen.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, proyeksi yang cenderung konservatif dibanding proyeksi pemerintah itu lebih dikarenakan banyaknya tekanan ekonomi baik dari sisi global maupun domestik di 2019. Hal itu menurutnya bisa menekan sentimen positif pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya di 2019.
Dari sisi global kata dia, tekanan yang masih akan memengaruhi sentimen pelaku usaha adalah keberlanjutan perang perdagangan Amerika Serikat dengan China. Meski, pada pertemuan G20 lalu dikatakannya tensi mereda karena adanya penundaan kenaikan tarif kedua negara dalam 90 hari, namun hal itu tidak ada kelanjutan upaya yang lebih riil dan rinci.
"Kita enggak tau kondisinya seperti apa ke depan. Kalau masih terjadi ketegangan, kita juga melihat AS mulai perhitungkan dengan Jepang karena defisitnya dilihat besar juga, sehingga tekanan internasional ini jadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh besar," kata dia dalam konferensi pers Outlook Apindo 2019 di Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.
Adapun dari sisi domestik, tahun politik di 2019 sangat memengaruhi sentimen pelaku usaha. Sebab pada periode itu, kata dia, menteri-menteri dalam kabinet belum terbentuk sepenuhnya, sehingga efiktifitas kabinet belum bisa dipastikan berjalan untuk memenuhi target-target ekonomi di kuartal I 2019.
"Hal itu pengaruhi penilaian kami di dalam negeri belum optimal utnk pencapaian target-terget itu," ungkapnya.
Selain itu, Haryadi juga menegaskan bahwa masih banyak kendala domestik yang menurunkan sentimen pelaku usaha terhadap perkembangan ekonomi di 2019. Mulai dari upah minimum yang sudah mulai meroket tinggi, seperti di Kabupaten Pasuruan yang mencapai 24,56 persen, hingga sektor pariwisata yang belum optimal digenjot pemerintah.
Di samping itu, masih ada tumpang tindih regulasi perizinan di pemerintahan daerah, dan belum optimal dan tidak adanya perbaikan terhadap sistem kemudahan berinvestasi melalui sistem One Single Submission atau OSS. Hingga masih terus berlanjutnya impor barang modal dan bahan baku di industri ekspor dalam negeri, yang komposisinya masih bertengger di angka 70 persen.
"Ini mudah-mudahan tahun depan bisa diselesaikan, kalau tidak bisa buat bias asumsi kami, proyeksi kami." (mus)
