- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Presiden Joko Widodo mewanti-wanti pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala-kepala daerah, untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Pesan itu disampaikan saat capres petahana di Pilpres 2019 itu menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 yang diwakilkan kepada 12 menteri/pimpinan lembaga, dan seluruh gubernur.
"Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan korupsi, mark-up, dan kegiatan menyimpang," ujar Jokowi di lokasi acara, Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.
Jokowi mengungkapkan, APBN 2019 yang ditetapkan lebih dari Rp2.400 triliun, harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Jokowi meminta pimpinan kementerian/lembaga, dan kepala daerah, memantau pelaksanaannya secara berkala.
"Pastikan semua program berjalan dengan baik, artinya pantau terus anggaran secara berkala. Bulanan atau triwulan," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi menekankan, pelaksanaan anggaran juga harus difokuskan pada pembiayaan program. Jokowi tak mau lembaga-lembaga pemerintah malah lebih banyak mengalokasikannya untuk kegiatan pendukung, seperti rapat-rapat, perjalanan dinas, hingga honor untuk pegawai.
"Alokasi anggaran harus betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan pendukung," ujar Jokowi. (lis)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
