Berkat Trans Papua, Semen di Wamena dari Rp1 Juta Jadi Rp400 Ribu
- VIVA/Jihad Akbar
VIVA – Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, mengungkapkan, salah satu persoalan pembangunan di Papua terkait lahan. Persoalan hukum adat atas kepemilikan tanah tak teradministrasi dengan baik.
"Dulu banyak perjanjian antara kepala suku dengan pemerintah terkait tanah. Namun, perjanjian itu tidak tertulis. Dan menjadi masalah di kemudian hari. Mereka menuntut kembali hak atas tanahnya," kata Okto dalam disksusi “Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat,” di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.
Okto menjelaskan, saat ini pemerintah terus mendata kembali aset dan melakukan pendataan. Upaya ini agar permasalahan sengketa tanah di Papua secara perlahan bisa diselesaikan.
"Dengan dua cara menyelesaikan secara tertulis lewat Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) di sana secara bertahap. Dan secara adat. Jadi ada legitimasi secara hukum positif kita dan legitimasi secara hukum adat. Dua duanya jalan," ujarnya.
Meski begitu, hal tersebut tak berpengaruh pada upaya pembangunan jalan Trans Papua. Bahkan, menurut Okto, masyarakat sangat antusias menggunakan jalan Trans Papua yang dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Salah satu alasannya, antusiasme warga yang sudah melintas lewat jalur darat. Padahal, jalur Trans Papua Jayapura-Wamena belum diresmikan.
"Orang tidak bisa ditahan untuk lewat. Antusiasmenya besar, mungkin karena selama ini lewat udara, sekarang sudah bisa lewat darat," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN, Velix Vernando Wanggai, menambahkan, dengan adanya jalan Trans Papua sangat berdampak pada perekonomian dan mempercepat pembangunan fisik.
"Dulu semen itu dijual sekitar Rp1 juta di Wamena, sekarang sudah turun jadi Rp400 ribu. Karena pengirimannya sudah bisa lewat darat. Jalur Trans Papua sudah bisa dilewati mobil 4X4," tutur Velix. (art)
