- Antara/Wahyu Putro
VIVA – Sekretaris Menteri BUMN Periode 2004-2012, Said Didu mengungkapkan, kondisi perusahaan BUMN saat ini sudah dalam tahap kerusakan kritis. Hal itu menurutnya disebabkan karena terus membesarnya intervensi penguasa terhadap kinerja yang dilakukan.
Dia mengungkapkan, kerusakan kritis itu dapat dilihat dari tingginya peningkatan utang BUMN yang tidak terkolerasi dengan meningkatnya pendapatan. Hal itu terjadi khususnya pada periode 2016 hingga 2017.
Pada 2016 kata dia, utang BUMN tercatat meningkat lebih dari Rp2.000 triliun hingga 2017, yakni dari Rp4.281 triliun menjadi Rp5.252 triliun. Sementara untuk revenuenya atau pendapatan, naiknya hanya sebesar Rp100 triliun, yakni dari Rp1.969 triliun periode sama.
"Kalau tambah utang naik, revenue-nya harus naik dong, kalau enggak ada masalah. Kualitas apa utang itu? Kok revenue-nya segitu, ada yang bilang siapa tahu bangun pabrik, enggak. Jadi saya enggak tahu utang Rp2.000 triliun itu ada di mana sekarang dan untuk apa," katanya di acara Rabu Biru, Jakarta, Rabu 12 Desmeber 2018.
Menurutnya, kerusakan itu tidak akan terjadi bila mana intervensi penguasa tidak besar kepada BUMN. Dia pun menjelaskan, yang di maksud penguasa itu adalah para cukong-cukong bermodal besar yang terus dituruti dan ditakuti oleh pemerintahan.
"Itu bukan pemerintah loh tapi cukong-cukong pengusaha. Pemerintah berganti, cukongnya tetap. Aku pilih pemerintah yang bebas dari cukong kekuasaan, karena kita ganti pemerintahan cukongnya dia lagi," tegas Said Didu.
"Jadi selama cukongnya tetap, jangan harap perubahan karena cukongnya tetap. Kita cape berpikir, ada penikmatnya, matilah kita. Kita harap perubahan cukongnya tetap ya enggak bisalah. Apalagi kalau pejabatnya penikmat jabatan, sudah dia hanya mainan saja," tambahnya.
Karena itu Said menegaskan, siapa pun pemerintah yang terpilih ke depannya harus benar-benar bisa membebaskan BUMN dari intervensi-intervensi tersebut. Sebab, BUMN adalah badan usaha milik negara bukan badan usaha milik pengusaha.
"Kalau saya ditanya solusinya, hanya dua tiga langkah, yakni tempatkan orang baik di BUMN dengan jaminan jabatan yang pasti dan lindungi dia, ketiga sedikit marah-marah, itu aja. Itu sederhana, pengalaman saya 90 persen lebih karena intervensi bukan orangnya (pejabatnya)," paparnya.
