- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menargetkan persoalan dualisme pengembangan badan pengusahaan atau BP Batam akan rampung awal 2019 mendatang.
"Sedang menyelesaikannya, mudah-mudahan awal tahun 2019 sudah bisa. Jadi BP Batam tetap ada, bukan bubar," kata Darmin saat di Malang, Kamis, 13 Desember 2018.
Darmin mengatakan Jabatan Kepala BP Batam, nantinya akan dirangkap secara ex-officio oleh Wali Kota Batam. Dalam beberapa pekan ke depan kinerja BP Batam akan dipantau oleh pemerintah, untuk melihat sejauh mana efektivitasnya.
"Supaya jalan dulu, dalam minggu-minggu ini kita lihat. Itu sederhana saja, Kepala BP Batam akan dirangkap oleh wali kota," ujar Darmin.
Rencananya, Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, tetap dilakukan oleh BP Batam, yang dipimpin secara ex-officio oleh Wali Kota Batam. Langkah ini diambil sebagai sikap dualisme kepemimpinan.
"Artinya regulasi, perizinan, macam-macam lah, sehingga dirasakan. Investor juga merasakan karena ada dua pola instansinya. Sehingga lebih baik kita satukan saja," tutur Darmin.
Sebelumnya, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan bahwa dualisme BP Batam harus dihilangkan.
Satu-satunya jalan untuk menghilangkan dualisme BP Batam dan Pemerintah Daerah atas persoalan perizinan dan regulasi adalah memangkas salah satunya atau mengembalikan ke daerah.
