- VIVA / Sherly (Tangerang)
VIVA – Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menjalankan tugas untuk mengatur transportasi Jabodetabek sesuai dengan tujuan dibentuknya dalam Perpres 103 Tahun 2005. Rencana Induk Transportasi Jabodetabek atau RITJ pun telah disusun untuk 2018 hingga 2029.
Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan, setidaknya investasi yang dibutuhkan untuk membenahi transportasi Jabodetabek itu mencapai Rp600 triliun sampai 2029.
Lantas darimana dana tersebut akan diperoleh?
"Kebutuhan investasi Rp600 trililun, memang investasi itu bukan hanya kewenangan Pemerintah Pusat tapi juga ada di Pemda," kata Bambang di Jakarta, Jumat 14 Desember 2018.
Namun, Ia mengatakan, ada alternatif pendanaan lain untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya konsep Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan terobosan pendanaan melalui availability payment. Ia pun mengakui, secara keseluruhan keterlibatan swasta juga penting untuk pembenahan tersebut.
"Sebagian besar adalah swasta, contoh TOD (Transit Oriented Development) itu full swasta," katanya.
Bambang pun menguraikan ada beberapa key perfomance indicator tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. Di antaranya seperti cakupan angkutan umum perkotaan mencapai 80 persen dari total panjang jalan, dimana saat ini baru mencapai 30 persen.
Lalu, share angkutan penumpang akan mencapai 60 persen dari total pergerakan orang di 2029. Kemudian kecepatan kendaraan saat jam puncak yang saat ini rata-rata hanya 12 km per jam di Jabodetabek akan meningkat menjadi 30 km per jam.
"Perpindahan moda tidak boleh lebih dari tiga kali dalam satu kali perjalanan, makanya ada JR Connexion (bus dari Perumahan). Target kami tambahan unit itu jadi 1.000 unit, Alhamdulillah saat ini sudah mulai, nah itulah kegiatan yang sudah mulai kita kerjakan," katanya.
Selain itu, dengan adanya fasilitas transportasi yang terbangun, nantinya kemacetan yang ada diupayakan dapat dikurangi. "Kami juga mendapat tugas bagaimana menata kemacetan-kemacetan yang ada," ujarnya. (jhd)
