Tol Trans Sumatera Harus Nyambung dengan Kawasan Ekonomi dan Wisata

Presiden Joko Widodo.
Sumber :
  • Dani Randi/ VIVA.co.id

VIVA – Pemerintah menargetkan pada 2024, jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang 2.700 kilometer akan tersambung. Target itu tercapai jika tidak ada masalah dalam pembebasan lahan.

LMAN Kucurkan Rp650 Miliar untuk Pembebasan Lahan Tol Binjai-Langsa

Presiden Joko Widodo menyebutkan, pemerintah tidak ingin jalan tol dibangun asal-asalan. Jalan tol harus bisa meningkatkan ekonomi daerah, misalnya terkoneksi dengan lokasi wisata dan kawasan ekonomi.

“Jangan hanya dilihat jalan tolnya saja. Pemerintah daerah harus bisa mengintegrasikan dengan kawasan wisata, harus diintegrasikan,” kata Jokowi usai meresmikan groundbreaking jalan tol Banda Aceh-Sigli di Kecamatan Blang Bintang, Jumat 14 Desember 2018.

Jokowi Resmikan Jalan Tol Binjai-Stabat, Intip Spesifikasi Tolnya

Menurut Jokowi, terintegrasinya jalan tol dengan lokasi wisata akan bermanfaat bagi warga yang tinggal di lokasi sekitar jalan tol. Akan ada perputaran ekonomi dan bisa menambah penghasilan daerah.

Selain itu, jalan tol harus terintegrasi dengan kawasan ekonomi. Hal ini dinilainya sangat penting untuk mendatangkan investor. Dan mobilitas barang, orang semakin cepat. Maka daya saing akan semakin baik.

Jokowi Resmikan Jalan Tol Penghubung Sumatera Utara dan Aceh

“Bayangkan kita mengundang investor untuk datang, tapi jalan enggak ada, terus truknya mau lewat mana? Angkutannya lewat mana? Makanya jalan tol juga harus terintegrasi dengan kawasan ekonomi,” kata dia.

Ia memberi contoh seperti pembangunan jalan tol di Palembang-Lampung. Di sana, pemerintah setempat sangat mendukung pembangunan jalan tol. Kemudian, jalan tol di daerah tersebut juga akan terintegrasi dengan kawasan-kawasan wisata dan ekonomi.

“Di sana pemerintahnya selalu men-suport dan mem-backup dalam pembebasan lahan dengan baik. Sehingga, pembangunannya bisa lebih cepat,” tutur Jokowi.

Jokowi ingin agar pembangunan Tol Trans Sumatera ini berhasil. Untuk itu, butuh dorongan dari kabupaten, kota, dan provinsi. Pembebasan lahan itu diharapkan bisa cepat teratasi tanpa ada masyarakat yang dirugikan. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya