Sri Mulyani Sebut Tantangan Sektor Properti Semakin Berat di 2019
- ANTARA FOTO/Aji Styawan
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, perkembangan sektor properti akan semakin berat di 2019. Itu disebabkan, indikator yang sangat memengaruhinya, yakni sektor makro ekonomi secara keseluruhan. Khususnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga tren suku bunga acuan dan likuiditas yang akan semakin mengetat di 2019.
"Jadi, sektor properti sangat terpengaruh terhadap makro economic policy, karena itu harus di waspadai di tahun depan, karena di 2018, tidak mudah mengenai nilai tukar rupiah, suku bunga yang meningkat dan likuiditas di tingkat global yang cukup ketat," katanya dalam acara Property Outlook 2019, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 17 Desember 2018.
Sebagaimana yang diproyeksikan berbagai lembaga internasional sebelumnya, tren perekonomian global di 2019, memang akan mengalami perlambatan. Intertanational Monetary Fund misalnya yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2018 dan 2019, menjadi 3,7 persen dari yang sebelumnya 3,9 persen.
Begitu juga dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan pada 2019 dan 2020. OECD memperkirakan ekonomi dunia tahun depan dan 2020, hanya akan tumbuh masing-masing sebesar 3,5 persen.
"Jadi, kita masuk ke 2019, dengan banyak sense ketidakpastian. Selain masalah confident terhadap perekonomian tahun depan. Tren suku bunga juga, meski The Fed dapat tekanan yang tidak ringan dari Trump. Namun, mereka akan putuskan kenaikan suku bunga akhir tahun ini dan tahun depan, apakah sama atau slowdown, namun arahnya naik," tegasnya.
"Itu, kemudian sebabkan liquidity tightening, di mana jumlah uang beradar khususnya dolar akan semakin ketat. Kita di sektor properti akan terpengaruh dua sektor itu, interest rate, inflasi, dan tightening policy. Baik di Indonesia dan di mana saja," tambah Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Karena itu, Sri memastikan, agar sektor properti yang memiliki dampak multiplayer terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia itu dapat terjaga perkembangannya, maka Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai pembaruan terhadap kebijakan fiskal, terutama dari sisi perpajakan yang memengaruhi perkembangan sektor properti.
"Kebijakan perpajakan akan sangat menentukan harga properti. Kena PPN (pajak pertambahan nilai), kalau ditransaksikan dan menghasilkan keuntungan kena PPh (pajak penghasilan), dan dengan harga tertentu dia akan kena PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). Belum lagi, di daerah kalau dia balik nama kena lagi di prosesnya dan PBB (pajak bumi dan bangunan). Ini kita sadari, maka kita akan evaluasi bagaimana kita dukung pertumbuhan yang sehat dan sustain, berkeadilan, dan tetap jaga kepentingan nasional," tegasnya.
Di sisi lain, lanjut dia, berbagai pengerjaan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga pada dasarnya untuk mendukung sektor properti. Mulai dari pembangunan konektivitas, akses ke berbagai daerah, sanitasi, air minum, hingga listrik yang menggunakan anggaran sampai lebih dari Rp400 triliun tiap tahunnya.
"Karena itu, kita terus komunikasikan dengan para stakeholder dan memformulasikan kebijaka fiskal, terutama dari sisi perpajakan untuk tumbuhkan perekonomian Indonesia secara sustain dan merata dan untuk tingkatkan sektor properti," ungkapnya.
