VIVAnews - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan pemadaman listrik yang belakangan ini sering terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab direksi dan manajemen PT Perusahaan Listrik Negara, namun juga tanggung jawab pemerintah.
"Secara korporat, masalah ketenagalistrikan itu menjadi tanggung jawab PLN. Namun secara kebijakan menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam seminar bertajuk Masalah dan Solusi Krisis Tenaga Listrik di DKI Jakarta dan Tangerang, di Jakarta, Kamis 3 Desember 2009.
Dengan demikian masyarakat bisa menggugat pemerintah dalam kasus pemadaman listrik ini. Tulus menjelaskan, berdasarkan data YLKI, dalam 10 tahun terakhir pengaduan listrik selalu menduduki ranking ketiga besar dibandingkan persoalan nasional lain. Pengaduan dari masyarakat seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 5.893 laporan.
"Masalah mutu produk seperti gangguan, pemadaman, dan voltase tidak stabil paling banyak dikeluhkan konsumen," tuturnya.
Tulus juga menyayangkan adanya isu pergantian direksi menyusul pemadaman yang terjadi belakangan ini. Sebab pergantian direksi bukan solusi yang tepat dan hanya akan menimbulkan persoalan baru. Apalagi bila direksi diisi orang yang tidak kompeten.
hadi.suprapto@vivanews.com
Istana Tegaskan Jokowi Tidak Ada Agenda Kunjungan Kerja ke Surabaya
Pelaksana Tugas Deputi Protokol dan Pers Media Istana Presiden, Yusuf Permana menegaskan tidak ada jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kunjungan kerja ke Surabaya.
