- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Mengawali 2019, PT Bank Tabungan Negara Tbk, langsung tancap gas genjot target pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah. Hal itu dilakukan, dengan bekerja sama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri.
Kemitraan strategis dengan Korpri tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Penyediaan Jasa dan layanan perbankan yang ditandatangani kedua belah pihak di Jakarta pada akhir pekan lalu.
Direktur BTN, Budi Satria menjabarkan, MoU tersebut memberikan peluang bagi BTN untuk menyediakan layanan jasa perbankan seperti pengelolaan keuangan institusi, baik bentuk giro, deposito, dan pengelolaan dana lembaga lainnya.
Kemudian, pengelolaan rekening gaji dan tunjangan kinerja anggota Korpri dan penyediaan layanan transaksional melalui toktok.id dan korprimart. Lalu, penyediaan fasilitas pembiayaan untuk program 'Gampang Umroh' bagi anggota Korpri dan yang utama adalah penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan baik KPR subsidi maupun non subsidi bagi anggota Korpri.
“Ini merupakan salah satu strategi kami dalam mengejar target pembiayaan perumahan, karena kami untuk mengeksekusi program KPR bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) , TNI dan Polri yang akan kami optimalkan tahun ini,” kata ujar Budi dikutip dari keterangan resminya, Senin 7 Januari 2019.
Budi menjelaskan, BTN menilai potensi anggota Korpri untuk mengambil KPR di BTN sangat besar, sebab berdasarkan data Bappenas, terdapat kurang lebih 945 ribu pegawai negeri yang tersebar di seluruh Indonesia belum memiliki rumah tinggal.
Jumlah tersebut, merupakan potensi yang sangat besar bagi BTN untuk memperkuat pangsa pasarnya di segmen KPR, sekaligus berkontribusi dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Khusus KPR Subsidi, Budi memperkirakan sekitar 10 persen dari sekitar 945 ribu pegawai negeri akan dijajaki BTN untuk mengambil KPR Subsidi.
Sedangkan sisanya, Budi melanjutkan, BTN mulai tancap gas merealisasikan KPR Program ASN, TNI, Polri. Khusus program tersebut, BTN memberikan skema khusus bagi para ASN untuk kredit, di antaranya kemudahan uang muka, pembebasan biaya administrasi, diskon biaya provisi dan lain sebagainya.
“Untuk KPR non Subsidi kami memberikan kemudahan uang muka mulai dari nol persen, dengan ketentuan pembayaran angsuran wajib payroll. Sementara, jika DP sebesar 2 persen, pembayaran angsuran wajib kolektif potong gaji, dan bagi yang sanggup membayar DP di atas lima persen, maka angsuran tidak wajib payroll dan kolektif potong gaji,” kata Budi.
Selain kemudahan uang muka, jangka waktu atau tenor yang diberikan BTN juga fleksibel hingga 30 tahun. Sementara itu, batasan usia bagi debitur sampai dengan 75 tahun. Adapun plafon pembiayaan KPR non subsidi yang diberikan adalah maksimal sebesar Rp1,5 miliar.
Dengan kerja sama tersebut, Budi berharap, BTN dapat mengawali 2019 dengan optimistis. Mengingat, perseroan memasang target pertumbuhan kredit dan pembiayaan di kisaran 15 persen, di atas rata-rata pertumbuhan kredit yang diproyeksikan Bank Indonesia hanya berada di kisaran 10-12 persen year on year. (asp)
