Menkeu Sri Sebut Anggaran Belanja 2019 Prioritaskan Kemakmuran Rakyat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, fokus belanja pemerintah di tahun terakhir Kabinet Kerja ialah untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, program yang langsung dirasakan rakyat jadi prioritas pemerintah. 

Sosialisasi Pajak Bareng Sri Mulyani, Ganjar Minta Warga Jangan Takut

"Kita akan tetap melihat bahwa menjaga momentum kemakmuran itu penting. Jadi, pengeluaran-pengeluaran yang dipakai untuk langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti kenaikan dari PKH (Program Keluarga Harapan) perlu untuk dirasakan segera," kata Sri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 7 Januari 2019. 

Selain itu, Sri menekankan, masyarakat perlu tetap merasakan manfaat dari stabilisasi harga dan adanya peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan pada anggaran pendidikan dan kesehatan. 

Soal Banjir Rob, Bupati Demak Curhat ke Sri Mulyani Minta Bantuan

"Kami mengalokasikan hampir Rp500 triliun atau Rp495 triliun untuk pendidikan, itu naik dari Rp440 triliun. Anggaran kesehatan Rp125 triliun, atau lebih dari tahun lalu yang sekitar 110 triliun," katanya. 

Penanganan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Sri mengatakan, pihaknya dalam bulan ini akan menerima laporan terkait BPJS Kesehatan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sri Mulyani Akui 20 Tahun Desentralisasi Fiskal Banyak PR, Apa Saja?

"Sehingga, kami juga bisa langsung menetapkan sesuai pertemuan dengan DPR. Untuk bisa menetapkan apa yang bisa kami lakukan," kata dia. 

Menurut Sri, anggaran untuk BPJS Kesehatan sudah cukup memadai. Namun, saat ini, fokus pemerintah adalah tata kelola, dan perbaikan pelayanan BPJS, agar masyarakat bisa percaya terhadap sistem tersebut. 

"Kemudian, anggaran infrastruktur itu Rp410 triliun lebih atau naik dari tahun lalu yang Rp405 triliun. Kita harapkan, juga mulai bisa dilaksanakan dengan procurement awal. Sama seperti yang dilakukan tahun lalu," katanya. (asp)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya