Dua Proyek Infrastruktur Pakai Sukuk Rampung, Begini Penampakannya 

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melihat proyek dari dana Sukuk.
Sumber :
  • Dok. Kemenkeu

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meresmikan proyek infrastruktur yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk. Proyek yang diresmikan, Jumat, 11 Januari 2019 adalah Jembatan Leta Ora Ralan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.

Sosialisasi Pajak Bareng Sri Mulyani, Ganjar Minta Warga Jangan Takut

Sebelum itu, pada 9 Januari 2019, Sri Mulyani juga telah meresmikan proyek infrastruktur yang dibiayai SBSN, yakni penataan kawasan Dermaga Tawiri di Ambon, Maluku. 

Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah mengalokasikan dana SBSN total sebesar Rp130 miliar dalam dua tahun anggaran, yaitu Rp20 miliar untuk 2016 dan Rp110 miliar pada 2017.

Soal Banjir Rob, Bupati Demak Curhat ke Sri Mulyani Minta Bantuan

Sementara itu, Jembatan Leta Ora Ralan yang dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016-2018 dengan anggaran lebih dari Rp123 miliar. 

Jembatan itu merupakan prasarana penghubung antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat, yang digunakan oleh masyarakat kedua pulau.

Sri Mulyani Akui 20 Tahun Desentralisasi Fiskal Banyak PR, Apa Saja?

"Infrastruktur ini penting bagi masyarakat agar mereka mampu mendapat akses perekonomian yang lebih baik lagi," ujar dia seperti dikutip dalam keterangan resminya, Jumat 11 Januari 2019.

Salah satu tujuan dibangunnya jembatan itu, kata dia, adalah mobilisasi barang dan jasa seperti hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pasokan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Pulau Larat ke Yamdena semakin lancar dan dapat menekan biaya logistik, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, jembatan yang terhubung dengan jalan nasional ini akan mempermudah akses untuk menjangkau daerah pariwisata di Pulau Yamdena yakni Saumlaki dan pelabuhan di Pulau Larat. Manfaat lainnya, warga tidak perlu lagi menyeberang dengan kapal berbayar sehingga menghemat biaya. 

Dengan itu, dia mengatakan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih memiliki anggaran sebesar Rp880 miliar untuk keperluan alokasi umum, alokasi khusus, dan dana desa. Menurutnya, masih banyak desa tertinggal yang perlu memanfaatkan dana desa. 

"Kami berharap, desa tertinggal akan mendapat anggaran lebih banyak dan dukungan dari Bapak Camat dan Bupati dalam memanfaatkan Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya