- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Badan Pusat Statistik kembali mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pencatatan terakhir, yakni di September 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,66 persen atau turun 0,16 persen poin di banding posisi Maret, yang sebesar 9,82 persen.
Tidak hanya berdasarkan persentase, secara jumlahnya, BPS juga mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, yakni dari Maret 2018, yang sebanyak 25,95 juta orang menjadi 25,67 juta orang atau turun 280 ribu orang.
"Kalau kita hitung, jumlah penduduk miskinnya juga turun. Metodologi kemiskinan yang digunakan BPS sejak 1998, sehingga hasilnya bisa dibandingkan zaman presiden manapun. Itu bukan BPS sendiri yang buat, tetapi mengacu pada guidance international, world bank, dan digunakan seperi di Filipina, Vietnam, dan India," kata dia di kantornya, Selasa 15 Januari 2019.
Meski ada penurunan secara nasional, dia mengungkapkan, persentase kemiskinan antara di desa dengan di kota masih terlampau besar perbedaannya.
Dia mengatakan, tingkat kemiskinan di desa pada periode September 2018 mencapai 13,10 persen sementara di kota sebesar 6,89 persen. Masing-masing mengalami penurunan 0,10 dan 0,13 persen poin dibanding Maret 2018.
"Jadi, sebuah tantangan karena persentase kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi daripada di kota, hampir dua kali lipat, jadi perlu kita perhatikan," ungkapnya.
Menurut dia, setidaknya terdapat dua alasan yang menyebabkan kemiskinan itu turun, pertama adalah terjaganya inflasi yang kemudian menyebabkan harga makanan dan non-makanan yang memengaruhi daya beli masyarakat terkendali, hingga upah 40 persen lapisan masyarakat terbawah terus mengalami kenaikan.
"Inflasi seperti yang saya sampaikan relatif bagus terkendali selama Maret ke September hanya 0,94 persen. Itu merupakan capaian bagus yang perlu kita pertahankan. Karena, kalau inflasinya tinggi menurunkan daya beli," ungkap pria yang akrab disapa kecuk itu.
"Kemudian, kalau kita bagi ke dalam tiga lapisan, untuk 40 persen lapisan terbawah tingkat pengeluaran per kapita tumbuh 3,55 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan asumsi biaya pengeluaran sama dengan pendapatan sehingga itu yang menurunkan kemiskinan," tambah dia. (asp)
