Mensos Pede Angka Kemiskinan RI Bisa Turun 9 Persen Tahun Ini

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan per September 2018 turun sebesar 0,16 persen dibanding Maret 2018 yaitu dari 9,82 persen menjadi 9,66 persen. Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 280 ribu orang dari 25,95 juta orang menjadi 25,67 juta orang.

Potensi Wakaf RI Capai Rp 180 Triliun per Tahun, Menag Sebut Bisa untuk Bantu Entaskan Kemiskinan

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penurunan angka kemiskinan itu sebetulnya juga diiringi dengan membaiknya rasio gini. Dengan adanya peningkatan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan sejumlah program lainnya, Agus yakin angka kemiskinan bisa turun jadi 9 persen di akhir 2019.

"Insya Allah ya, saya kok berdasarkan pengalaman membaca data, tadi BPS juga saya baca, di penghujung 2019 nanti, angka kemiskinan bisa 9 persen," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Letakan Batu Pertama Pembangunan Bedah Rumah, Pj Gubernur Sumsel Ungkap Upaya Turunkan Kemiskinan

Menurut Agus, anggaran PKH yang diperbesar alokasinya tahun ini akan memberikan kontribusi yang substansial dalam program kesejahteraan rakyat terutama pengurangan kemiskinan. Selain PKH, pemerintah juga berkomitmen membantu masalah pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan.

"Ini kondisionalitas (di luar PKH), bantuan itu bisa untuk membeli buku sekolah, atau sepatu anak sekolah, atau makanan snack menambah gizi bagi anak-anak, itu bantuan sosial pemerintah yang diarahkan pada sektor itu," katanya. 

Prabowo Ingin Indonesia Bisa Ekspor Pangan dalam Empat Tahun ke Depan

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Agus menegaskan, sudah terbukti bahwa angka kemiskinan menurun dan gini ratio membaik. 

Ia pun mengklaim, seluruh program pemerintahan Jokowi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kemiskinan, pendidikan, kesehatan seluruhnya berjalan dengan baik. 

"Programnya tepat. Jadi, bukan hanya political will yang sangat tinggi dari pemerintahan pak Jokowi untuk menangani kesejahteraan rakyat. Tapi political will yang tinggi itu juga berbarengan dengan kemampuan merumuskan kebijakan yang tepat," jelasnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya