Industri Hulu Migas Sumbang Rp215 Triliun Penerimaan Negara di 2018

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Dwi Soetjipto.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Humas Kementerian ESDM

VIVA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengungkapkan, penerimaan negara dari industri hulu minyak dan gas bumi di 2018 mencapai US$17,5 miliar (unaudited), atau sekitar Rp215 triliun.

SKK Migas: Komersialisasi Migas Harus Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menegaskan, angka ini tercatat melampaui target APBN 2018 sebesar US$11,9 miliar, atau sekitar Rp160,6 triliun.

"Pencapaian penerimaan negara hingga 147 persen di atas target APBN 2018, mendorong target penerimaan negara tahun 2019 menjadi sebesar US$17,5 miliar," kata Dwi di kantornya, Jakarta, Rabu 16 Januari 2018.

Dukung Produksi, 15 Proyek Migas Siap Beroperasi di 2024

Dwi optimistis, penerimaan dari sektor hulu migas di tahun ini, nantinya juga akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN 2019

"Karena kami melihat bahwa tren penerimaan dari hulu migas juga semakin meningkat. Maka kami pun optimis dapat mencapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2019," ujarnya.

Target Investasi Hulu Migas 2023 Tak Capai Target, Kepala SKK Migas Ungkap Kendalanya

Dwi juga menjelaskan, selain dari aspek penerimaan negara, target lifting minyak dan gas bumi juga ditetapkan di atas target APBN 2018. Dari sebelumnya sebesar 2 juta setara barel minyak per hari (barel oil equivalen per day/BOEPD), menjadi 2 juta 25 ribu boepd di 2019 ini.

Selain itu lanjut Dwi, target lifting minyak bumi sebesar 775 ribu barel per hari (BOPD) dan target lifting gas bumi sebesar 1,250 juta boepd, diharapkan juga dapat mendukung tercapainya target penerimaan negara dan investasi di tahun ini.

"Target investasi hulu migas 2019 sebesar US$14,79 miliar, dengan target pengembalian biaya operasi dipatok sebesar US$10,22 miliar. Realisasi investasi di tahun 2018 tercatat mencapai sebesar US$12 miliar, dari target yang disepakati dalam Work Program & Budget (WP&B) sebesar US$14,2 miliar atau baru mencapai 84 persen," kata Dwi.

"Belum optimalnya realisasi tersebut juga dipengaruhui cost recovery sebesar US$11,7 miliar (unaudited), atau 112 persen dari target APBN 2018 sebesar US$10,1 milliar," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya