Menteri Rini Minta PPN Avtur Dihapus

Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sumber :
  • Fikri Halim/VIVA.co.id

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara terkait mahalnya harga avtur di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji agar harga avtur Indonesia lebih bersaing dibanding dengan negara lain. 

Soal Banjir Rob, Bupati Demak Curhat ke Sri Mulyani Minta Bantuan

Menurut Rini, agar harga avtur lebih bersaing dibanding, maka perlakuan pajaknya juga harus sama. Misalnya, Singapura yang tidak mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk avtur. 

"Yang harus kita lihat hitungannya itu base-nya apa. Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak. Di kita kena PPN (pajak pertambahan nilai), di mereka enggak kena," ujarnya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Februari 2019. 

Sri Mulyani Akui 20 Tahun Desentralisasi Fiskal Banyak PR, Apa Saja?

Untuk diketahui, PPN Avtur di Indonesia saat ini berada di level 10 persen. Rini mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pengkajian untuk pajak Avtur tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

"Kita ngusulin gitu sih ke menkeu, nanti kita lihat. Karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula. Jadi formula dari avtur base cost itu sama, sekarang disamakan dengan Singapura dan lain lain," katanya. 

Sri Mulyani: Perempuan Harus Buktikan Layak Jadi Pemimpin

Ia melanjutkan, Pemerintah saat ini sebetulnya masih melihat kemungkinan di seluruh struktur dasar biaya Avtur. Apakah, mengikuti formula yang diusulkan Kementerian ESDM atau menggunakan skema lain. 

"Sehingga kalau itu (formula ESDM) kita bisa turun sampai berapa persen," kata dia. 

Sosialisasi UU HPP di Jawa Tengah.

Sosialisasi Pajak Bareng Sri Mulyani, Ganjar Minta Warga Jangan Takut

Di depan pengusaha di Jateng, Ganjar menegaskan bahwa Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan saat ini.

img_title
VIVA.co.id
10 Maret 2022