Rizal Ramli: Pengurangan Kemiskinan Zaman Jokowi Paling Kecil

Rizal Ramli didampingi Otto Hasibuan saat datangi Polda Metro Jaya.
Sumber :
  • VIVA/ Foe Peace Simbolon.

VIVA – Pemerintah menggembar-gemborkan besarnya penurunan angka kemiskinan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Darmawan Prasodjo mengatakan, angka kemiskinan Indonesia saat ini adalah yang paling rendah dalam sejarah Indonesia yang diiringi dengan berkurangnya pengangguran terbuka. 

Pj Gubernur Agus Fatoni Beberkan Jurus Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Sumsel

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk miskin Indonesia berada pada September 2018 sebanyak 25,67 juta orang atau menurun sebanyak 280 ribu orang dari posisi Maret 2018 25,95. Secara presentase angka kemiskinan RI turun dari 9,82 persen menjadi 9,66 persen. 

"Kemiskinan paling rendah sepanjang sejarah Indonesia, pengangguran terbuka juga menurun," kata Darmawan dalam diskusi "Potret Ekonomi di Tahun Politik" di tvOne, Rabu malam 13 Februari 2019.  

Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK, Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Sesuai Peraturan Presiden

Menanggapi hal itu, ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengaku tak sepakat jika pengurangan kemiskinan dibilang besar.  

"Saya kaget tadi pak Darmo (sapaan Darmawan) mengatakan pengurangan kemiskinan besar selama ini. Tapi faktanya pengurangan kemiskinan (zaman Jokowi) per tahun paling kecil hanya 480 ribu," ujarnya. 

Di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Menko PMK Paparkan Angka Kemiskinan di Indonesia

Rizal pun menguraikan kemiskinan pada zaman kepemimpinan Gus Dur berkurang rata-rata 5,05 juta per tahun, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 570 ribu per tahun, Megawati 550 ribu per tahun. "Zaman Jokowi hanya 480 (ribu)," tegasnya.

Ia mengakui angka kemsikinan memang mencapai satu digit atau 9,66 persen. Akan tetapi, kecepatan pengurangan kemiskinan era Jokowi dinilai paling lambat.

"Speed mengurangi kemiskinan paling lambat di pak Jokowi. karena tidak ada sinkroninasi. Petani disuruh kerja, terus impor gede-gedean, ugal-ugalan itu bikin miskin," katanya ketus. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya