- ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan peta rawan bencana, dalam upaya penataan ruang dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menindaklanjuti masukan dari BNPB tersebut.
"Koordinasi kita selanjutnya dengan berbagai instansi terkait, contohnya Badan Geologi yang kita sering intens komunikasi. Juga, kepada BNPB dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)," kata Hadi kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 15 Februari 2019.
"Artinya, koordinasi ini kita galang lebih luas lagi, kepada instansi-instansi lain selain Kemenpar, Bekraf, Kemenko Maritim, serta Pemda terkait," ujarnya menambahkan.
Hadi memastikan, dalam proses pengembangan seluruh wilayah KSPN tersebut, tupoksi akan diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga, serta Pemda terkait. Selanjutnya, pelaksanaan tupoksi dari masing-masing instansi itu nantinya juga akan diselaraskan dengan hal-hal yang lebih mendetil, dari desain dan analisa lingkungan yang ada di wilayah tersebut.
Hadi pun mencontohkan proses pengembangan wilayah di salah satu KSPN, yakni Danau Toba, yang juga memperhatikan masalah sosio-kultural selain aspek kebencanaan seperti yang BNPB maksud.
Dia menyebut, banyaknya makam-makam leluhur dan keluarga dari masyarakat di sekitar Toba, juga menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pihaknya. Agar, keberadaan makam-makam itu tidak terganggu dengan proses pengembangan wilayah Toba sebagai salah satu KSPN.
"Jadi, kita bangun infrastrukturnya juga harus hati-hati, agar bagaimana proyek yang sedang kita kerjakan ini tidak mengganggu mereka dari aspek pembangunan jalannya, pelabuhannya, dan lain sebagainya," kata Hadi.
"Begitu juga soal kebencanaan yang menurut pertimbangan kami itu memang harus aman di atas tanah, dan juga di bawah tanah. Makanya, itu tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Badan Geologi, BMKG dan BNPB," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, penataan dan pembangunan dengan memperhatikan peta rawan bencana harus dilakukan sejak masa perencanaan, dan dikaitkan dengan ancaman bencana yang ada di suatu wilayah atau kawasan pariwisata.
Oleh karenanya, rencana pembangunan sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yang akan dibangun, hendaknya mengaitkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, sehingga daerah pariwisata tersebut aman dari bencana. Apalagi, sebagian dari wilayah KSPN tersebut dipastikan BNPB berada di wilayah rawan gempa dan tsunami.
Sejumlah tujuan wisata prioritas dalam KSPN yang dimaksud antara lain, adalah Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Candi Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Mandalika, Morotai, dan Labuan Bajo.
