- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Pemerintah sedang mematangkan pembentukan tujuh pelabuhan di Indonesia, yang akan dijadikan hub internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini direncanakan menjadi jaringan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri.
Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang menggelar rapat tentang tol laut.
"Kita ingin mengurangi dominasi Singapura, yang selama ini menjadi hub-nya. Nah, kalau bisa hub yang selama ini tergantung Singapura, itu bisa dipindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia," kata Bambang di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat 15 Februari 2019.
Ia mengemukakan, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri ini juga mempertimbangkan konektivitas yang ada seperti kereta api, jalan tol, dan jalan raya yang memadai.
Dengan demikian, lanjut mantan Menteri Keuangan ini, industri-industri dalam negeri bisa dengan mudah mengirimkan barang melalui pelabuhan terdekat.
"Apakah ke pelabuhan yang lebih besar di Indonesia, dan kemudian dikirim keluar atau dengan pelabuhan itu bisa (langsung) kirim keluar," katanya.
Tujuh pelabuhan ini, lanjut dia akan terintegrasi mulai dari Kuala Tanjung di sisi paling barat hingga pelabuhan Sorong di sisi paling timur Indonesia.
"Nanti, kita lihat kan hub itu kan beda-beda. Nanti, mana yang istilahnya kalau kayak bandara mana yang bisa pesawat badan lebar mana yang bisa pesawat badan sedang," tambahnya.
Menambahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, tujuh pelabuhan yang direncanakan itu antara lain Kuala Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Hal ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan tol laut atau integrated seaport Indonesia.
"Kajiannya akan difinalkan dan hub paling besar Jakarta. Semua internasional. Tetapi, nanti hub besar saya lagi minta kajian angka-angkanya," kata dia.
Rencananya akan ada Peraturan Presiden sebagai payung hukum rencana pengembangan pelabuhan hub ini. Luhut pun menegaskan, pemerintah akan menyiapkan berbagai insentif agar tarif pelayanan di pelabuhan agar menjadi lebih murah.
"Harus dong (ada insentif). Justru, itu lagi saya suruh dikaji detailnya oleh Bappenas. Kita lihat beberapa waktu ke depan. Kita akan bicara lagi tanggal 22," Luhut menambahkan. (asp)
