- Arrijal Rachman/VIVA.co.id.
VIVA – Indonesia bersama dengan Korea Selatan bersepakat untuk mengaktifkan kembali negosiasi perundingan kerja sama perdagangan secara komprehensif atau yang dikenal dengan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Setelah, perjanjian ini sempat gagal disepakati pada 2014.
Kesepakatan kembali renegosiasi tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan Hyun Chong Kim di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa,19 Februari 2019.
Ditemui usai melakukan penandatanganan renegosiasi tersebut, Enggar menegaskan, volume nilai perdagangan kedua negara bisa semakin meningkat dari posisi saat ini yang sebesar US$20 miliar menjadi US$30 miliar dalam tiga tahun mendatang. Setelah IK-CEPA ditargetkan selesai dikukuhkan pada November 2019.
"Sebab tanpa dipayungi perjanjian ini, kesepakatan-kesepakatan ini, baik investasi maupun trade-nya kita bisa ketinggalan. Sebab kedua belah pihak nanti akan menyepakati penurunan tarif dan berbagai fasilitas yang diberikan kedua belah pihak," tutur dia.
Enggar menilai, Korea merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Sebab, selain nilai volume perdagangan kedua negara yang besar, Korea Selatan merupakan negara kelima terbesar yang menanamkan investasinya di Indonesia, yang tercakup ke dalam perannya turut serta mengembangkan 3.000 proyek pada 2017 senilai US$2 miliar.
Ke depannya, melalui perjanjian perdagangan itu, serta fokusnya Indonesia dalam mengembangkan revolusi industri 4.0, diharapkan investasi Korea Selatan tidak hanya mengarah ke sektor proyek infrastruktur dan industri heavy metal, elektronik, maupun pertambangan, melainkan juga ke sektor pendidikan serta vokasi dalam bentuk pertukaran pelajar dan sebagainya.
"Ia potensial kan Korea itu, semuanya, untuk investasi dan perdagangan. Sama negara-negara lain aja kita buka, kenapa sama Korea kita enggak. Korea sama Vietnam aja total (nilai perdagangannya) US$60 miliar," paparnya. (art)
PB KAMI Laporkan Dugaan Oknum Pejabat yang Terima Suap Pengusaha Oli dan Sparepart Palsu
Oli palsu tersebut merugikan produsen oli asli dan merugikan para konsumen pemilik kendaraan bermotor. Sultoni, mendesak agar Kemendag segera melakukan pemeriksaan kembal
