Soal Lahan Tol Medan-Binjai, Edy Minta Bantuan Khusus Pemerintah Pusat
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Proses konstruksi jalan tol Medan-Binjai, Sumatera Utara Seksi I, Tanjung Mulia-Helviata tak kunjung rampung hingga awal 2019. Padahal, pengerjaan konstruksi tersebut ditargetkan bisa rampung akhir 2018. Itu berdampak semakin lamanya penyelesaian proses pembangunan Tol Trans Sumatera.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menjelaskan, terkendalanya proses konstruksi tol tersebut disebabkan belum usainya proses pembebasan lahan di kawasan Binjai. Karenanya, dia meminta, Pemerintah Pusat mau bersatu padu untuk menyelesaikan persoalan tersebut bersama pemerintah daerah.
"Tolnya sedang ada hambatan, yang harus kita bersama-sama berpadu menjadi satu untuk menyelesaikan. Karena, di situ masih ada hunian masyarakat," kata Edy, saat bertandang ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.
Menurut Edy, pembebasan lahan proyek tol sepanjang 6,27 kilometer itu, hanya bisa dilakukan bila Pemerintah Pusat dan daerah mau bersama-sama komunikasi dengan baik, terkait pembebasan lahan milik masyarakat tersebut.
"Itu punya masyarakat, rumah rakyat akan dibebaskan. Tetapi, kan perlu dikomunikasikan," tegasnya.
Meski demikian, Edy menargetkan, pengerjaan konstruksi proyek tol dengan biaya investasi Rp1,6 triliun dan biaya konstruksi senilai Rp1,29 triliun yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya itu bisa diselesaikan pada tahun ini.
"Harusnya kan, tahun ini sudah selesai, pada 2019. Masih terkendala hanya sedikit, sehingga tak terselesaikan. Harus selesai (tahun ini)," ujar Edy.
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, saat ini progres pembangunan Tol Medan-Binjai seksi 1 baru mencapai 91,8 persen. Sementara itu, progres pembebasan lahan sebesar 90,51 persen. (asp)
