Menkeu Ungkap Sulitnya RI Naik Kelas ke Negara Berpenghasilan Menengah
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, jika ingin memantapkan diri pada 2020, naik kelas dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan menengah atas.
Hal itu menjadi poin yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden dengan topik Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, dan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020.
"Bagaimana Indonesia maju dari negara middle income country menjadi negara upper middle income country, jadi lebih tinggi lagi," kata Ani panggilan Sri Mulyani, Jakarta Rabu 6 Maret 2019.
Tantangan yang perlu segera dijawab itu, menurutnya, adalah pembangunan sumber daya manusia. Jika dirincikan, hal itu terdiri dari strategi di bidang pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial hingga pelatihan tenaga kerja.
"Ini akan dibahas secara lebih detail, namun karena ini masih awal jadi adalah direction. Arahnya dulu, belum sampai kepada detail," jelasnya.
Lalu dari sisi pembangunan, lanjut dia, perlu adanya peningkatan produktivitas, inovasi hingga daya saing. Pemerintah saat ini, kata Ani, tengah mengevaluasi pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah dibangun dan apa yang perlu lebih diperhatikan lagi.
"Kemudian, kalau kita berbicara mengenai produktivitas, inovasi, dan daya saing, maka industri manufaktur harus seperti apa," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga membahas tantangan dan persoalan terkait neraca pembayaran, defisit hingga kemampuan Indonesia untuk ekspor dan peningkatan investasi. Keseluruhan tantangan ini, diperlukan untuk menyusun kebijakan APBN ke depan secara tepat.
"Kemudian, tantangan mengenai demografi. Karena, kita masih punya demografi yang muda, sehingga kita masih perlu perhatian untuk pendidikan kesehatan, serta training-nya seperti apa," katanya.
Hasil sidang kabinet paripurna hari ini, lanjut dia, masih berupa gambaran atau arah kebijakan ke depan sebagai pondasi Indonesia pada 2020.
"Diskusi hari ini nanti disampaikan dalam sidang kabinet lagi yang kemudian dijadikan bahan untuk kita sampaikan ke DPR pada Mei, karena pada Mei kami sudah harus menyampaikan Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal," jelasnya. (asp)
