- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo berkeinginan ada menteri yang khusus membidangi ekspor maupun investasi. Alasannya, karena pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5,1-5,2 persen selama empat tahun lebih menjabat sebagai RI-1.
Terkait itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Pieter Abdullah menilai, keinginan Jokowi tak lazim yang dilakukan pemimpin suatu negara. Sebab, tak ada satu satupun negara yang mengkhususkan menterinya mengurusi dua sektor itu secara terpisah.
"Enggak lazim, menteri khusus ekspor dan atau investasi. Pertama, enggak ada contohnya di negara lain. Kedua, kalaupun dilakukan tidak akan efektif mendorong ekspor dan investasi," katanya, saat dihubungi VIVA, Jumat 15 Maret 2019.
Menurut dia, masalah ekspor dan investasi Indonesia bukan masalah kelembagaan. Melainkan, masalah struktural ekonomi sebagaimana biasanya, yakni seperti penciptaan iklim kemudahan berusaha yang secara profesional dikelola oleh birokrat.
Kemudian, ia melihat, perlunya memperbaiki kualitas ekspor dengan penciptaan industri manufaktur yang memiliki daya saing tinggi.
Kendati demikian, Piter menilai, pernyataan Jokowi itu bukan ucapan sungguhan yang bakal direalisasikannya. Melainkan, sebatas sindirannya terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang selama ini tak mampu menggenjot laju investasi secara maksimal.
Selain itu, sindiran untuk Kementerian Perdagangan, yang juga tak mampu mencapai target-target ekspor yang sudah dipatok pemerintah sebelumnya.
"Saya enggak yakin, Pak Jokowi serius mau bikin menteri khusus ekspor dan investasi, itu sindiran orang Jawa saja. Pak Jokowi kan orang Jawa, menegur itu seringkali tidak langsung," tutur dia.
Sebagai informasi, realisasi laju ekspor yang berhasil dicatatkan oleh Kementerian Perdagangan pada 2018, memang tidak mencapai target yang dipatok sebelumnya di angka 11 persen, yakni hanya sebesar 6,7 persen.
Sementara itu, terkait investasi, BKPM juga mencatatkan bahwa realisasi investasi pada 2018, hanya mencapai 94 persen dari target yang dipatok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sebesar Rp721,3 triliun. (asp)
