- VIVA/Satria Zulfikar
VIVA – Presiden Joko Widodo dikritik keras oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Jokowi dinilai gagal dalam melindungi atau memproteksi hutan.
Menurut Bambang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seharusnya pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang kondisinya rusak, tetapi pemerintah malah menjadikan masyarakat melakukan tugas pemerintah dalam merawat dan memperbaiki hutan.
Terbukti, katanya, dengan program kehutanan sosial untuk tujuh juta orang boleh masuk hutan dan menempati 14 juta hektare selama masa konsesi 30 tahun.
"Ini adalah penipuan anggaran kehutanan yang ditujukan pada rakyat, yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah di mana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari 3,5 triliun pada 2012 menjadi 7,8 triliun di 2019," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Maret 2019.
Pemerintah, Bambang menilai, seakan mau menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan, padahal itu adalah kewajiban negara. "Sekarang ini ada tujuh juta orang, untuk 14 juta hektare di masa 30 tahun, diberikan melalui kehutanan sosial," ujarnya.
Di samping itu, lanjut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, warga yang merawat hutan yang jumlahnya tujuh juta orang, juga diminta untuk bercocok tanam di dalam hutan. "Kalau bercocok tanam di situ, maka tidak akan jadi hutan lagi, maka jadi persawahan di situ. Semua itu adalah satu kesalahan kebijakan."
Jadi, menurutnya, hutan sebagai sumber air dan ekosistem kehidupan flora dan fauna harusnya dilindungi dan disterilkan dari manusia.
Bambang juga menyentil Presiden Jokowi sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak punya jiwa memproteksi hutan.
"Buat apa sekolah Kehutanan, tapi tidak paham dan peduli terhadap masalah kehutanan. Bagaimana hutan harus diprotek, dirawat, dan diperbaiki yang rusak. Sangat kebangetan sikap Presiden," kritik Bambang.
Di Swedia, dia mencontohkan, 80 persen wilayah negara adalah hutan. Walaupun presidennya bukan lulusan kehutanan, dia dianggap cerdas dan protektif terhadap penanganan hutannya. "daripada Presiden Jokowi yang, katanya, asli belajar di kehutanan," ujarnya.
Akibat kebijakan itu, ekosistem satwa di kawasan hutan menjadi terganggu lantaran dibantai gara-gara dianggap hama. "Seperti kematian orang hutan akibat tembakan 76 peluru senapan angin yang mengenai matanya dan badannya di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam, Aceh," katanya.
Karena itu, Bambang meminta Presiden Jokowi bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan seisinya dengan membiarkan hutan rusak akibat tidak dirawat, dihancurkan untuk kelapa sawit serta penambangan batu bara. (ren)
