- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Sejak mendirikan Housing Finance Center atau HFC pada 16 Oktober 2014 silam, PT Bank Tabungan Negara Tbk, berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bergerak di bidang properti.
Salah satu upayanya adalah secara proaktif merangkul Perguruan Tinggi (PT) untuk menjadi mitra BTN dalam memberikan pelatihan, pendidikan bagi para pengembang perumahan.
BTN pun kali ini menggandeng Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada atau Katsgama dan Fakultas Teknik UGM bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menginisiasi sekolah properti bagi pengembang perumahan atau School of Property Developer (SPD).
Memorandum of Understanding atau MOU tentang Pengembangan SDM dan riset di bidang perumahan dengan Katsgama dan Fakultas Teknik UGM pun telah ditandatangani Direktur Utama BTN Maryono Jakarta, hari ini.
Maryono mengatakan, dengan adanya pendidikan ini, pengembang-pengembang perumahan MBR dapat terakreditasi dan tersertifikasi dari Kementerian PUPR . Sekaligus, menjadi standar baru bagi pengembang yang akan membangun proyek perumahan subsidi.
"Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan standar mutu (kualitas) rumah yang dibangun oleh pengembang, sehingga tidak ada lagi perbedaan kualitas rumah yang dibangun pengembang dengan yang disyaratkan oleh pemerintah,” ungkap Maryono dikutip dari keterangan resminya, Rabu 20 Maret 2019.
Maryono menjelaskan, SPD merupakan program persiapan sertifikasi bagi pengembang–pengembang yang akan membangun perumahan subsidi. Program pendidikan pengembang ini akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan dengan metode pembelajaran meliputi inclass learning, site visit, penyusunan proposal pembangunan proyek perumahan, dan ujian sertifikasi pembangunan proyek perumahan subsidi.
HFC BTN menjadi salah satu bentuk dukungan BTN dalam meningkatkan pasokan rumah, dengan mendidik calon-calon pengembang (developer) baru di bidang perumahan, yang nantinya akan membangun proyek-proyek perumahan yang sedang digulirkan pemerintah.
Menurut Maryono, jumlah developer di Indonesia masih belum cukup. Dengan adanya kekurangan ketersediaan (backlog) perumahan yang mencapai 11,4 juta unit, idealnya dibutuhkan setidaknya 2.000 developer per tahun.
Dengan asumsi, per pengembang dapat membangun kurang lebih 400 unit rumah. BTN pun, ditegaskannya, berkomitmen tidak sekadar menambah jumlah pengembang properti lewat beragam produk pelatihan maupun pendampingan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengembang perumahan khususnya di level pemula.
“Para developer harus memiliki kompetensi yang cukup, dengan cara mengikuti program sertifikasi. Kementerian PUPR akan menerbitkan sertifikasi khusus developer di bidang perumahan,” kata Maryono. (asp)
