- timesindonesia
VIVA – Uni Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi merusak lingkungan melalui. Hal itu ditegaskan melalui European Union's Delegation Act.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai, wajar Pemerintah Indonesia memprotes tindakan UE tersebut. Sebab, menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kalau itu dipaksakan, tidak bisa sawit itu dikurangi," kata JK di Kemayoran, Jakarta, Jumat 22 Maret 2019.
Menurut Wapres, jika kelapa sawit mendapat boikot akan sangat merugikan banyak pekerja di sektor tersebut. Hal itu, kata dia, nanti bisa menyulitkan perekonomian di tingkat bawah.
"Karena kalau sawit diboikot, maka akan merugikan setidak-tidaknya 15 juta para pekerja. Maka, mereka daya belinya turun," ujar JK.
Karena itu, menurutnya, hal itu juga akan mengganggu dan merugikan perekonomian Eropa juga. Karena, ketidakmampuan untuk membeli produk-produk dari Eropa.
"Ekonomi kita bisa rusak, maka kita tidak beli barang Eropa. Bisa terjadi itu," ujar sang Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menilai, tindakan ini merupakan bentuk diskriminatif dari pihak Uni Eropa, terhadap komoditas kelapa sawit. Sehingga, tak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk membawa masalah ini ke World Trade Organization (WTO).
"Ini jelas, tindakan diskriminatif. Maka, kita juga akan bawa ke WTO untuk mengetahui apakah ini fair atau hanya merupakan bentuk protectionism yang dilindungi dengan tudingan dan tuduhan macam-macam," kata Darmin. (asp)
