Menteri PPN: Kemiskinan di Indonesia Bisa Nol Persen di 2045

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/ADV

VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menilai, Indonesia belum mampu menghilangkan kemiskinan secara menyeluruh, sesuai dengan target yang dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs pada 2030.

Pj Gubernur Agus Fatoni Beberkan Jurus Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Sumsel

Menurut dia, pada 2030, Indonesia baru bisa menurunkan tingkat kemiskinan di bawah lima persen dari capaian terakhir di 2018, yang sudah mencapai single digit, yakni sebesar 9,82 persen. Pada 2018, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 25,95 juta orang atau berkurang 633 ribu dari tahun sebelumnya.

"Kita targetkan 2024-2025, kemiskinan sudah mendekati lima persen. Tentunya 2030, harusnya bisa lebih baik dari itu," kata dia, saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 2 April 2019.

Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK, Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Sesuai Peraturan Presiden

Menurut Bambang, kesulitan untuk merealisasikan penuntasan kemiskinan sesuai dengan target pertama SDGs tersebut, terletak pada keterbatasan kemampuan negara dalam hal anggaran pembangunan berkelanjutan. Karenanya, penurunan itu harus melibatkan semua pihak, terutama aktor non negara.

"Masih berat, maka kita harus fokus bagaimana caranya capai tujuan ambisus tersebut. Pertama, SDM-nya. Kedua, pembiayaannya, karena ini tidak mungkin diselesaikan tanpa skema pembiayaan yang melibatkan semua pihak," ungkapnya.

Di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Menko PMK Paparkan Angka Kemiskinan di Indonesia

"Pembiayaan tidak hanya bergantung anggaran negara, justru di sini kesempatan kita untuk bisa menggalang sumber pembiayaan di luar pemerintah dengan tujuan pembangunan," tutur Bambang menambahkan.

Karenanya, dengan komposisi ideal tujuan pembangunan berkelanjutan sebesar 40 persen berasal dari pemerintah dan 60 persennya dari aktor di luar pemerintahan yang saat ini sedang dikejar pemerintah dari sumber-sumber seperti pihak swasta hingga dana sosial keagamaan, melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun blanded finance, penuntasan kemiskinan bisa dicapai seluruhnya pada 2045.

"Kalau nol persen 2030, belum lah. Tapi possible, mungkin, itu dalam proyeksi kita 2045. Tidak mudah, meski kita punya pengalaman turunin dari katakan 40,30 persen menjadi 10 persen, dengan 10 persen menjdi nol persen ini tentu akan lebih pelan dibanding 40 ke 10 persen," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya