Kata Menteri Rini soal Rencana Holding BUMN Penerbangan

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno menjelaskan, pihaknya berencana untuk membentuk sejumlah holding BUMN, di mana salah satunya adalah holding BUMN Penerbangan.

Rini beralasan, dengan format sebagai negara kepulauan, holding BUMN Penerbangan ini merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses aspek transportasi udara.

"Sehingga, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk konektivitasnya melalui udara. Maka, tentu ini kita harus melakukan banyak investasi," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin 15 April 2019.

"Dan, kita tidak bisa bergantung dengan dana dari pemerintah saja. Kita harus melakukan hal seperti ini," tambahnya.

Rini memastikan, para BUMN di industri penerbangan pun akan terus didorong untuk memperkuat konektivitas udara. Sehingga, dengan adanya rencana pembentukan holding BUMN penerbangan ini, para BUMN di sektor penerbangan itu diharap bisa memperkuat neraca keuangannya.

"Yang kita pelajari adalah neraca dari perusahaan ini. Holding dibentuk tidak terlepas untuk melihat, sehingga neracanya lebih besar, dan kita bisa melakukan investasi lebih banyak," kata Rini.

Saat ini, rencana pembentukan holding BUMN Penerbangan masih dikaji oleh Kementerian BUMN, dengan menggandeng konsultan. Rini, bahkan mengaku pihaknya juga telah melayangkan surat koordinasi kepada pihak Kementerian Keuangan.

"Holding itu kita lakukan dengan menganalisa, di mana kita juga undang Kementerian Keuangan dan Kemenkum HAM. Kalau holding untuk konstruksi kita undang Kementerian PUPR, dan kalau urusan penerbangan kita undang Kementerian Perhubungan. Hal-hal seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," ujarnya.

Diketahui, Menteri BUMN, Rini Soemarno telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait pembentukan holding BUMN penerbangan tertanggal 25 Maret 2019. Isinya diketahui membahas mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kajian Pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.

Dalam surat bernomor S- 180 /MBU/03/2019 itu, Rini mengatakan, pihaknya saat ini tengah membuat kajian tentang pembentukan holding BUMN sarana dan prasarana perhubungan udara. (asp)

Halaman Selanjutnya

"Holding itu kita lakukan dengan menganalisa, di mana kita juga undang Kementerian Keuangan dan Kemenkum HAM. Kalau holding untuk konstruksi kita undang Kementerian PUPR, dan kalau urusan penerbangan kita undang Kementerian Perhubungan. Hal-hal seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," ujarnya.