Gubernur Baru Setop Sementara Investasi Bidang Pertambangan di Maluku
- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Gubernur baru Maluku, Murad Ismail, mengungkapkan empat masalah di provinsi itu yang membuatnya rela melepas jabatan sebagai komandan Korps Brimob Polri. Sebetulnya, jabatannya di Brimob masih tersisa dua tahun lagi dan Murad mengaku lebih memilih mundur.
"Karena ada empat perkara besar yang (membuat) saya harus kembali ke Maluku dengan meletakkan saya punya jabatan sebagai dankor Brimob dan melepaskan pangkat saya bintang dua," ujar Murad usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu 24 April 2019.
Pertama, dia menjabarkan, Maluku adalah provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Kedua, jumlah pengangguran di Maluku paling besar alias di Indonesia.
"Yang ketiga, pelayanan publik kurang begitu bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dan keempat, tidak ada investor yang masuk Maluku secara terbuka," ujarnya.
Dengan banyaknya investor di Maluku yang masuk secara tertutup, dia menegaskan akan membuka itu seterang-terangnya ketika menjabat gubernur.
"Begitu saya dengan beliau ini (wakil gubernur) dilantik, semua investor masalah pertambangan, atau apa pun, kita harus bikin terbuka atau transparan. Dan sekarang kita moratorium (dihentikan sementara) dulu. Semua investor di Maluku kita moratorium," ujarnya.
Murad mengaku akan melihat, apa investasi yang berguna bagi masyarakat setempat dan berguna untuk provinsi atau pun kabupaten di Maluku. "Karena kalau dia ambil kita punya semua kekayaan alam, kita dapat apa?"
Tugas kepala daerah, menurut Murad, hanya dua, yaitu mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyatnya. "Tambah satu lagi, bisa menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan akan datang. Itu tujuan mulia kita," katanya.
Itulah sejumlah tujuan akhir sebagai gerakan awal Murad untuk memimpin Maluku. "Itu mimpi kami berdua untuk Maluku sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Maluku selama ini tertinggal jauh sekali dari Papua, dari mana-mana. Ini kita akan kembalikan agar sejajar dengan provinsi-provinsi lain," katanya.
