- ANTARA Foto/Galih Pradipta
VIVA – Pengusaha menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota. Namun begitu, wacana tersebut diharapkan tidak hanya menggantung sesaat dan tidak diselesaikan hingga tuntas.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menjelaskan, kekhawatiran itu disebabkan pemindahan ibu kota bukanlah keputusan yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
Bahkan, dia pesimistis pemindahan ibu kota tersebut bisa selesai dalam waktu lima tahun seperti perkiraan pemerintah.
"Jadi pemindahan ibu kota ide bagus untuk buat daerah pertumbuhan baru, tapi harus diingat bahwa sifat pemindahan ibu kota itu jangka panjang. Sebab memerlukan persiapan tata ruang, dana, dan kesiapan daerah dan sebagainya, yang jelas tidak mungkin selesai dalam waktu lima tahun," kata Haryadi di Gedung BI, Jakarta, Jumat 3 Mei 2019.
Menurut Haryadi, supaya wacana itu dapat terselesaikan hingga tuntas, meskipun pemerintahan Indonesia silih berganti nantinya, maka, diperlukan payung hukum yang dapat mengikat keputusan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Lima tahun itu masa bakti presiden yang nanti ini akan berjalan. Jadi harus dipertimbangkan jangan sampai nanti tidak ada payung hukum kuat dan nanti ganti presiden lima tahun lagi enggak jalan, akibatnya rugikan kita semua," tuturnya.
Haryadi menambahkan, maksud dari kerugian yang diperoleh akibat tidak tuntasnya penyelesaian ibu kota tersebut bila tidak ada payung hukum yang mengikat, terletak dari besaran investasi yang telah dikucurkan semua pihak.
Dia mencontohkan, hal itu pernah terjadi dengan kondisi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) masa Pemerintahan Presiden Soeharto.
"IPTN industri pesawat dulu biaya yang kita keluarkan berapa banyak. Tapi karena terjadi pergantian pemerintahan enggak diteruskan lalu itu bagaimana? Investasi sudah dikeluarkan sedemikian banyak," kata dia.
"Jangan sampai nanti masalah ibu kota seperti itu. Jadi perlu jaminan jangka panjang, jangan sampai nanti sudah diputuskan ke depannya enggak jalan, dan ini kelemahan kita tidak punya GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) seperti dulu," tuturnya.
