- Jo Kenaru/ Manggarai-NTT
VIVA – Rasio elektrifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masih yang terendah di Indonesia yaitu 72 persen. Jumlah ini naik cukup signifikan sebenarnya dibanding dua tahun lalu yang hanya 61%. Pemerintah pun menargetkan persoalan listrik di NTT selesai pada 2019.
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dari jumlah 1.168.785 rumah tangga di NTT, sebanyak 24.681 di antaranya merupakan rumah tangga miskin yang tersebar di 600 desa. Dari seluruh rumah tangga yang masuk kategori miskin, ada 17.259 rumah tangga yang belum menikmati listrik.
“Kami janji listrik untuk Trans Timor dan trans Flores selesai tahun 2019. Ini yang 70 KV dan 120 KV targetnya akhir tahun ini 90 persen sekarang kan 72 persen. Sebenarnya kepinginnya 100,” kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ignasius Jonan di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dikutip Sabtu 11 Mei 2019.
PLN, kata Menteri Ignasius Jonan sedang mempercepat pemasangan jaringan listrik ke rumah penduduk di desa-desa termasuk pulau-pulau yang tidak bisa dijangkau sebelumnya. Untuk menuntaskan angka rasio elektrifikasi, PLN pun mendorong percepatan proyek-proyek pembangkit listrik antara lain, energi terbarukan dan panas bumi di beberapa tempat di NTT.
Selain itu, untuk membiayai pemasangan listrik gratis kepada puluhan ribu rumah tangga miskin di NTT, Jonan akan menggandeng pengusaha besar di bidang ESDM. Pekan depan kata dia, ia akan mengumpulkan 50 pengusaha mitra PLN untuk membicarakan masalah elektrifikasi di NTT.
“Menurut hitungan kita, masih ada kekurangan 500 ribu rumah tangga di Indonesia, cuma Rp7 miliar. Untuk NTT kita cari lagi sebesar Rp5 miliar. Yang pasti penyambungan gratis ini khusus untuk rumah tangga yang benar-benar miskin,” ungkapnya.
Masih soal elektrifikasi, Jonan juga menjanjikan program penerangan jalan umum dan tenaga surya di NTT. Ia pun meminta Pemprov NTT melalui Wagub Joseph Nai Soi agar mulai dari sekarang menentukan titik-titik pemasangannya.
“Tahun ini 1.000 (lampu) bisa 50 km jalan. Ini kecil kalau bisa bapak usul jalan provinsi dan nasional jalan kabupaten juga boleh. Lima tahun sampai 2024 misalnya, kalau 10 ribu itu 500 km jalan. Kalau 20 ribu dalam lima tahun sama dengan 1000 km jalan. Bapak (wagub) silakan tentukan titik-titiknya ya,” ujar Menteri Jonan.
Laporan Jo Kenaru/ Manggarai-NTT
