- VIVA.co.id/Cahyo Edi
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno terus aktif meminta direksi dan manajemen perusahaan pelat merah untuk ikut mendongkrak ekonomi masyarakat di Jawa Tengah khususnya Purbalingga. Purbalingga menjadi prioritas karena masuk lima besar daerah termiskin di Jateng.
"Saya minta kepada direksi BUMN yang berasal dari daerah ini, agar ikut membangun dan memajukan daerahnya khususnya Purbalingga, Cilacap dan Banyumas. Apalagi Purbalingga masih menjadi daerah yang angka kemiskinannya termasuk lima besar di Jawa Tengah,"kata Rini dalam keterangan resminya, Minggu 12 Mei 2019.
Rini menyampaikan hal ini saat acara penyerahan bantuan oleh 15 BUMN di Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam bantuan ini, 15 BUMN tersebut diharapkan bisa membantu empat kabupaten di Jateng yaitu Purbalingga, Purwokerto, Kebumen dan Cilacap. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp2,61 miliar.
Bantuan ini nanti diproyeksikan antaralain untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadah seperti masjid, musala dan gereja.
“Ini adalah bentuk nyata dan kepedulian BUMN bagi masyarakat sekitar. BUMN tidak hanya mencetak keuntungan tetapi juga terus mewujudkan program-program yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat," tutur Rini.
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dalam kegiatan tersebut turut memberikan bantuan senilai total Rp250 juta. Selain bantuan untuk renovasi masjid, BTN juga membangun rumah layak huni.
Direktur Utama BTN, Maryono, prihatin dengan angka kemiskinan yang masih tinggi di Purbalingga. Untuk itu, pihaknya akan mendorong sektor perumahan bisa berkembang di daerah tersebut.
"Jika sektor perumahan bisa berkembang, maka akan menggerakkan roda perekonomian di Purbalingga," jelas Maryono.
Menurut dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan pihaknya dengan membangun perumahan yang layak berbasis komunitas. Adapun produk yang akan ditawarkan yakni skema KPR Mikro Academy-Business-Community Government atau ABCG.
Sasaran dari program ini adalah perumahan untuk karyawan industri kecil. Cara ini dinilai akan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan akses pendanaan dari bank untuk memiliki rumah.
"Ini tadi saya sudah bicarakan dengan Bupati, misalnya pada karyawan-karyawan di sini kan banyak industri-industri kecil. Sehingga bisa kita biayai, kalau Pemda menyediakan tanah, nantinya kita bangun dengan pemerintah," katanya. (ren)
