- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, telah menyusun rincian rencana biaya yang dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota Negara atau IKN baru senilai Rp466 triliun. Dari sisi anggaran pemerintah, alokasi yang rencananya digelontorkan sebesar Rp30,6 triliun.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, besaran alokasi tersebut rencananya hanya diperuntukkan bagi pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri, ruang terbuka hijau, maupun pengadaan lahan.
Anggaran tersebut, rencananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), aset manajemen ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari total anggaran itu, nantinya akan dikucurkan senilai Rp6 triliun selama satu tahun untuk target penyelesaian lima tahun.
"Misalnya kalau dibagi itu sekitar Rp6 triliun satu tahun, dibagi selama lima tahun dari total 30,6 triliun, pakai aset manajemen, itu yang akan dilakukan," katanya di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.
Di luar itu, pemerintah akan mengandalkan pembiayaan dari sekema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp340,6 triliun. Skema KPBU ditarget bisa diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta.
Nantinya, pembangunan infrastruktur yang bisa dibiayai melalui skema pembiayaan KPBU tersebut, dikatakan Bambang adalah Gedung Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Begitu juga untuk rumah dinas bertingkat dan tapak Aparatur Sipil Negara, TNI maupun Polri.
Selain itu, dana melalui skema itu juga ditujukan untuk membangun sarana pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah hingga sarana olah raga.
Di samping dua pembiayaan tersebut, pemerintah juga berencana menarik dana melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan atau KSP yang hanya ditujukan bagi pihak swasta. Biaya dari skema tersebut diharapkan bisa mengumpulkan dana sebesar Rp95 triliun.
"Itu nantinya diperuntukkan bagi pembiayaan saran pendidikan perguruan tinggi maupun sarana kesehatan. Coat project bandar udara dan pelabuhan pembiayaannya melalui BUMN," tegasnya. (asp)
