- http://telegraph.co.uk
VIVA – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas membeberkan alokasi anggaran untuk pemindahan ibu kota. Setidaknya, ada dua skenario anggaran yang akan dilaksanakan pemerintah.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy S. Prawiradinata menjelaskan skenario pertama, yaitu seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN dipindahkan tanpa dilakukan right sizing jumlah ASN atau total penduduk akan mencapai 1,5 juta. Rencana ini, membutuhkan lahan sebesar 40 ribu hektare.
Sementara skenario kedua, ASN dipindahkan melalui skema Right Sizing, sehingga jumlahnya hanya sebanyak 870 ribu penduduk. "Maka lahan yang dibutuhkan skenario ini sekitar 30 ribu hektare," ujar Rudy dalam diskusi di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Dengan demikian, ia mengatakan, total estimasi biaya pemindahan ibu kota untuk skenario I sebesar Rp466 triliun dan untuk skenario II sebesar Rp323 triliun. "Nanti ini kami akan kerja sama dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dengan swasta," ujarnya.
Untuk skenario I, ia menjelaskan porsi pembiayaan pemerintah adalah sebesar Rp251,5 triliun, sedangkan swasta Rp214,5 triliun. Alokasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk fungsi utama yakni gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif menghabiskan dana sebesar Rp32,7 triliun.
Infrastruktur Pendukung
Sementara itu, infrastruktur untuk fungsi pendukung yaitu gedung dan rumah ASN/Polri/TNI beserta fasilitas pendidikan dan kesehatan diperkirakan menghabiskan dana Rp265,1 triliun.
Lalu fungsi penunjang, yaitu fasilitas sarana dan prasarana sebesar Rp160,2 triliun dan kebutuhan pengadaan lahan Rp8 triliun. "Sedangkan Skenario II totalnya Rp323 triliun, pemerintah Rp174,5 triliun atau 54,02 persen dan swasta Rp148,5 triliun," katanya.
Alokasi anggaran infrastruktur skenario II itu, lanjut dia, untuk fungsi utama yakni gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif menghabiskan dana sebesar Rp20 triliun. fungsi pendukung yaitu gedung dan rumah ASN/Polri/TNI beserta fasilitas pendidikan dan kesehatan diperkirakan menghabiskan dana Rp182,2 triliun.
Sedangkan, infrastruktur untuk fungsi penunjang, yaitu fasilitas sarana dan prasarana sebesar Rp114,8 triliun dan kebutuhan pengadaan lahan Rp6 triliun.
