- ANTARA/Rahmad
VIVA – Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar), Singgih Januratmoko mendesak pemerintah bertindak tegas terkait kelebihan stok ayam.
"Sebenarnya sekarang sudah ada yang mengurangi, tapi tidak semua. Semestinya ada peraturan menteri yang mendasari kebijakan itu supaya lebih efektif. Kalau seperti ini cuma memberi harapan palsu saja," ujar Singgih, Rabu, 26 Juni 2019.
Singgih menjelaskan, Kementerian Pertanian sudah mengambil sikap dengan mengeluarkan instruksi untuk memangkas jumlah anak ayam (day old chicken/DOC) selama periode 24 Juni hingga 23 Juli mendatang.
Pada masa tersebut, Kementan meminta pelaku usaha menarik 30 persen telur yang siap menetas. Namun, Singgih mengatakan, sejak efektif per 24 Juni lalu, kebijakan yang dikeluarkan Kementan belum direalisasikan di lapangan.
Menurutnya, aturan yang diterbitkan tidak memiliki payung hukum yang kuat sehingga hanya dianggap angin lalu oleh para produsen DOC. Ini bisa dilihat dari harga jual ayam di beberapa daerah sentra sempat menyentuh Rp8.000 per kilogram (kg), padahal biaya produksi yang dibutuhkan mencapai Rp18.500 per kg.
Anehnya, ketika harga di peternak merosot tajam, harga jual ayam di pasar atau di tingkat konsumen tetap tinggi yakni berkisar Rp35.000 per kg.
"Masyarakat sebagai konsumen akhirnya juga ikut dirugikan karena membeli dengan harga tinggi," kata dia.
Ketua Asosiasi Peternak Layer Nasional, Ki Musbar Mesdi menambahkan, anjloknya harga ayam di tingkat peternak telah menyebabkan kerugian besar, bahkan tidak sedikit peternak rakyat yang gulung tikar. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.
"(Anjloknya harga ayam) Bukan hanya mengancam, tapi sudah buat mereka gulung tikar kok. Pada sakit secara fisik para peternak, stes mikirin utang ratusan juta kerugiannya," ujarnya.
Dikatakan, jatuhnya harga ayam membuat para peternak bertindak dengan menjual langsung ke masyarakat.
"Karena ketidaktahanan para peternak itu sendiri, dan untuk menunjukkan bagaimana memperpendek tata kelola tata niaga. Itu usaha masyarakat sampai pemerintah bisa selesaikan, ada apa seaungguhnya di jalur tata niaga hilir ini," kata dia. (EP)
