Belanja Pemerintah Pusat pada 2020 Turun Jadi Rp845 Triliun

Gedung kementerian Keuangan
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Pemerintah mengajukan belanja pemerintah pusat untuk Kementerian Lembaga atau K/L pada 2020 sebesar Rp845 triliun kepada Badan Anggaran DPR RI, hari ini, 27 Juni 2019. Angka tersebut turun dibandingkan besaran pada 2019 yang sebesar Rp855,4 triliun. 

Sri Mulyani Sudah Belanjakan Rp 173,3 Triliun untuk Subsidi dan Kompensasi BBM-Listrik

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, penurunan tersebut terjadi karena pemerintah fokus belanja lebih efisien dan efektif pada 2020. Serta, mengutamakan prinsip setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.

"Ini awal yang kita tetapkan sedikit turun dibanding pagu 2019 yang mencapai Rp855,4 triliun. Ini masih sangat sementara tentunya, dalam waktu berjalan akan di-review pemerintah," ujarnya di ruang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu Genjot Belanja Pemerintah di Kuartal IV-2023

Secara rata-rata sejak 2014-2019, pertumbuhan belanja K/L pertahunnya mengalami peningkatan 8,2 persen. Dari situ, untuk belanja pegawai pertahunnya tumbuh 9,5 persen, belanja barang 14,3 persen dan belanja modal 4,1 persen.

Dengan cerminan belanja itu, lanjut Askolani, pemerintah menghendaki pada 2020 belanja barang akan diefisienkan untuk kemudian dialihkan ke belanja modal semakin ditingkatkan. Karena, fokus pemerintah dalam rencana kerja pemerintah 2020 adalah pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta jaring pengaman sosial.

Sri Mulyani Ungkap Realisasi Belanja Pemerintah Pakai Kartu Kredit Tembus Rp 427 Miliar

"Untuk dukung prioritas pemerintah, efisiensi belanja barang K/L diupayakan supaya bisa dialihkan ke belanja produktif. Ini arah belanja K/L secara umum," ujarnya menjelaskan.

Meski begitu, lanjut dia, karena terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah untuk belanja modal itu sendiri, maka pemerintah juga telah mempersiapkan skema pembiayaan supaya lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Misalnya, melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN maupun Transfer Ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD.

"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Sehingga, pembangunan infrastruktur ini kalau kita lihat hasilnya belum secepat yang kita harapkan. Arah 2020 ini akan kita perkuat, karenanya  seperti melalui LMAN. Presiden juga tekankan belanja modal yang jadi cikal bakal belanja infrastruktur." [mus]

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya