Lion Air Klaim Harga Tiket Turun Tak Ganggu Keuangan Perusahaan

Armada pesawat Lion Air
Sumber :
  • ANTARA Foto/Muhammad Iqbal

VIVA – Pemerintah telah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat bagi maskapai berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC) pada waktu tertentu mulai 11 Juli 2019. Dua maskapai LCC nasional yaitu Citilink dan Lion Air telah berkomitmen menerapkan tarif sebesar 50 persen dari tarif batas atas. 

Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Bos Lion Air Rusdi Kirana Ungkap Harapannya

CEO Lion Air, Rudy Lumingkewas mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Dia bahkan mengklaim kebijakan itu tidak akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan. 

"Enggak (ganggu keuangan). Kita ikut aja, enggak bicara soal itu. Kita ikut kebijakan pemerintah," kata Rudy di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.

Integrasikan SDM, 16 Universitas di Indonesia Gelar MoU dengan Lion Air Group

Dia menjelaskan, pihaknya juga mendapat kompensasi dari stakeholder penerbangan lain. Misalnya, PT Angkasa Pura I, Angkasa Pura II hingga AirNav Indonesia. Sehingga, dia yakin keuangan perusahaan bisa terbantu. 

"Kan ada kontribusi dari stakeholder lain. Kita ikutin saja lah apa yang diputuskan," jelas dia. 

Bos Lion Air Jawab Teguran KPPU soal Harga Tiket Pesawat Mahal saat Lebaran

Di tempat yang sama, Direktur Utama Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengaku siap mendukung rencana penurunan harga tiket pesawat tersebut. "Kami siap dengan 16 bandara, ini bisa menjadi trigger pertumbuhan transportasi udara lebih baik," katanya. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi dan Direktur Utama AirNav Indonesia Novie Riyanto yang sama-sama menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut. 

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) soal insentif fiskal bagi maskapai untuk penurunan harga tiket pesawat sedang diproses untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. 

"RPP (sudah) naik ke Presiden, tinggal tanda tangan," jelas Susi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya