- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengklaim, Indonesia bakal menjadi negara pertama yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU saat pemindahan Ibu Kota Negara.
Skema yang dikenal dengan Public Private Partnership atau PPP memungkinkan kas negara tidak akan banyak digunakan, saat melakukan pembangunan hingga pemindahan ibu kota dari Jakarta ke suatu wilayah di Pulau Kalimantan, yang bakal diputuskan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun ini.
"Mungkin, kalau dikatakan pertama bisalah, toh namanya PPP juga relatif baru," kata Bambang, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.
Dia menyebutkan, negara-negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kotanya seperti Brasil, Malaysia, Kazakhstan, Pakistan, hingga Australia, tidak menggunakan skema tersebut, karena belum begitu populer saat itu. Sehingga, pemindahan ibu kota menyerap anggaran negara secara mayoritas.
"Ketika Brasil memindahkan ibu kota ke Brasilia, itu kan sudah 60 tahun yang lalu, yang pasti mereka belum ada skema KPBU. Di dunia pun masih jarang, nah sekarang ini private sektor company itu sebagai hal yang lumrah," tegasnya.
Meski demikian, Bambang memastikan dengan skema tersebut proyek strategis negara bakal tetap bisa berjalan lancar. Seperti halnya pembangunan Jembatan Bosphorus yang dilakukan oleh pemerintah Turki namun melalui kerja sama dengan perusahaan swasta baik dari segi anggaran maupun pengerjaannya.
Jembatan Bosphorus yang menghubungkan antara wilayah Asia dan Eropa yang dipisahkan oleh Selat Bosphorus itu diketahui memakan biaya hingga mencapai US$200 miliar. Jembatan tersebut tegak di atas Selat Bosphorus dengan panjang sekitar 1,5 kilometer, luas 34 meter dan tinggi 165 meter.
"Di Istanbul, kemudian Jembatan Bosphorus itu dibangun dengan menggunakan KPBU. Jadi, artinya kita jangan sampai kemudian terpaku seolah-olah hanya budget yang bisa membangun negara ini. Kita harus mencari cara alternatif yang kretaif untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang lain," ungkap Bambang.
Sebagai infromasi, Kementerian PPN/Bappenas, telah menyusun rincian rencana biaya yang dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota Negara atau IKN baru senilai Rp466 triliun. Dari sisi anggaran pemerintah, alokasi yang rencananya digelontorkan sebesar Rp30,6 triliun.
Di luar itu, pemerintah akan mengandalkan pembiayaan dari skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp340,6 triliun. Skema KPBU ditarget bisa diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. (asp)
