- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan.
Jokowi menekankan, swasta harus diberi peran juga untuk ikut serta dalam pembangunan. Mengingat, kontribusi APBN dalam pertumbuhan, tidak terlalu besar.
"Perlu saya tekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB (produk domestik bruto) kita. Sehingga, yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik, agar sektor swasta bisa bertumbuh dan berkembang. Poinnya di situ," jelas Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin 5 Agustus 2019.
Pengembangan sektor swasta, adalah dengan memberi kemudahan berinvestasi di dalam negeri. Dengan begitu, peluang kerja juga terbuka lebar.
"Sehingga, kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja bisa terbuka sebanyak-banyaknya," jelasnya.
Tahun 2020, menurut Jokowi, ekonomi global masih akan dipenuhi dengan ketidakpastian. Maka dalam penyusunan RAPBN, ia ingin agar kondisi itu bisa diantisipasi.
"Karena itu, RAPBN 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional kita dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada," jelasnya.
RAPBN 2020 juga diminta, agar mencerminkan visi lima tahun pemerintahannya ke depan, yakni fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kuat.
"Yang kita harapkan, nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama akselerasi daya saing ekonomi negara kita. Terutama, daya saing d ibidang ekspor dan investasi," lanjutnya.
