- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas.
Sebab, selain sebagai instruksi dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Khalawi pun memastikan bahwa ada potensi yang sangat besar dari pengembangan perumahan berbasis komunitas tersebut.
Dia mencontohkan, untuk Komunitas Pemangkas Rambut yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tak kurang dari tujuh juta orang yang menjadi anggotanya dan tersebar di seluruh Indonesia.
"Coba bayangkan, kalau mereka bisa massal membangun perumahan di seluruh kota, itu luar biasa. Bukan lagi sejuta atau dua juta rumah dalam setahun, tetapi tujuh juta," kata Khalawi dalam diskusi di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 7 Agustus 2019.
Khalawi pun mengaku senang bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil melihat potensi tersebut dan segera memfasilitasinya dengan kredit tanah maupun konstruksi.
Sementara itu, subsidinya pun dibantu oleh fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang juga telah disokong Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR.
"Kita kasih ke Pak Heri (Eko Djoeli Heripoerwanto) subsidinya melalui FLPP. Itu targetnya di Garut, tahap awal 500 unit. Itu bagus sekali lokasinya, tempatnya juga indah," ujarnya.
Tak sampai di situ, Khalawi pun memastikan bahwa proyek selanjutnya akan menyasar komunitas atau kalangan aparatur sipil negara (ASN) dari TNI/Polri.
Dia menjelaskan, lokasi pengembangan perumahan TNI/Polri yang berada di Kota Palembang itu, merupakan sumbangan seorang pengembang yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
"Ada satu pengembang di Palembang, Pak Chandra namanya. Dia punya 100 hektare, dan ingin menyumbangkannya untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Padahal, harga tanah di situ sudah di atas Rp5 juta per meter. Tetapi, dia cuma targetkan Rp1 juta per meter dan dia mau bangun rumah MBR untuk ASN TNI/Polri," kata Khalawi.
Dengan pengembangan perumahan berbasis komunitas seperti yang dilakukan kepada Komunitas Pemangkas Rambut di Garut, dan kalangan ASN TNI/Polri di Palembang itu, Khalawi berharap, ke depannya pola semacam ini akan semakin marak.
Sehingga, berbagai komunitas yang ada bisa saling dukung-mendukung dalam hal kepemilikan hunian yang layak, khususnya bagi MBR dan kalangan masyarakat non-fix income melalui berbagai fasilitas pembiayaan.
"Jadi, ke depan itu pembangunan perumahan berbasis komunitas perlu kita dorong, baik didukung oleh asosiasi dan swasta lainnya, dengan berbagai pola," kata Khalawi.
"Kemudian berbagai mekanisme yang bisa menjangkau para non-fix income, melalui berbagai upaya seperti misalnya perluasan KPR mikro dan lain sebagainya," ujarnya.
