Bertemu PM Rutte, Jokowi Singgung Soal Boikot CPO Indonesia di Eropa
- Setkab
VIVA – Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan Pemerintahan Kerajaan Belanda dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.
Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2019 dilansir dari laman setkab.
“Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik,” kata Presiden Jokowi dalam kesempatan itu.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa, baik di bidang perdagangan, investasi maupun pariwisata.
“Di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan mitra perdagangan nomor 2 terbesar dan mitra investasi nomor 1 dan mendatangkan wisatawan nomor 4 terbesar dari Eropa,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, di tengah situasi perekonomian dunia yang mengalami tren pelemahan, kita perlu berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra, termasuk dengan Belanda.
“Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair,” tegas Presiden seraya menambahkan, dalam konteks ini ia menyampaikan kembali concern Indonesia untuk kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.
Berdasarkan data Uni Eropa, nilai impor UE pada 2018 untuk komoditas minyak sawit dari Indonesia turun 22 persen dibandingkan 2017. Meskipun harga minyak sawit mengalami penurunan dibandingkan 2018, nilai ekspor minyak sawit dan biodiesel Indonesia ke Uni Eropa hanya turun 2 persen dibandingkan 2017.
Dalam lima bulan pertama 2019, volume impor CPO Indonesia telah meningkat sebesar 0,7 persen. Untuk nilai impor dalam lima tahun terakhir pada rata-rata 3,5 juta ton atau senilai 2,2 miliar euro per tahun.
Uni Eropa membantah telah melakukan kampanye hitam (black campaign) terkait produk minyak kelapa sawit atau (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia yang dikabarkan tidak ramah lingkungan.
Kuasa Usaha Ad Interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Charles Michel-Geurts mengatakan, pemerintah di sana juga tidak pernah terlibat terkait pelarangan kelapa sawit.
“Jika diperhatikan lebih lanjut, tidak ada sama sekali pelarangan impor kelapa sawit. Dan kami, Uni Eropa sebagai lembaga dan pemerintahan, tidak ada hubungannya terkait kampanye itu. Lembaga seperti NGO dan para produsen lah yang membuat ‘label' tersebut pada produk,” kata Charles saat media briefing di Jakarta, Kamis 5 September 2019.
