- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri BUMN Erick Thohir membuat gebrakan. Ia resmi menempatkan lima pejabat Eselon I Kementerian di sejumlah BUMN. Hal itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN yang sudah disampaikan pada Rabu hari ini, 20 November 2019.
Menurut Pelaksana Tugas Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Yuni Suryanto, penugasan ini dilakukan agar pejabat yang berasal dari birokrasi dapat memahami permasalahan di korporasi, sebagaimana pejabat di korporasi juga harus mengerti birokrasi.
"Diharapkan nanti dapat kembali lagi ke sini dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap perusahaan," ujar Yuni, dikutip dari VIVAnews. Saat ini terdapat lima pejabat Eselon I yang telah ditunjuk penempatannya, yakni:
Imam Apriyanto Putro, menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-269/MBU/11/2019 per tanggal 18 November 2019 diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company. Imam sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN sejak 2013 silam.
Gatot Trihargo, menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-270/MBU/11/2019 per tanggal 18 November 2019 diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog. Gatot sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.
Hambra, menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-272/MBU/11/2019 per tanggal 18 November 2019 diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II. Hambra sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.
Wahyu Kuncoro, menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-273/MBU/11/2019 per tanggal 18 November 2019 diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pegadaian. Wahyu sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.
Fajar Harry Sampurno, menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-274/MBU/11/2019 per tanggal 18 November 2019 diangkat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia. Fajar sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
Di mata Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza, apa yang dilakukan Erick Thohir adalah untuk menciptakan perbaikan kinerja di tubuh Kementerian yang membawahi 142 perusahaan pelat merah dengan total aset mencapai Rp8.200 triliun.
Oleh karena itu, ia mendukung penuh terobosan Menteri BUMN yang berani melakukan perubahan strategis. "Kita dukung. Lakukan yang terbaik agar BUMN bisa lebih baik kinerjanya," ujar Faisol.
Politikus PKB ini menilai Komisi VI DPR akan ikut serta mendorong semangat profesionalisme dan transparansi di Kementerian BUMN. Ia meyakini langkah yang diambil Erick Thohir adalah murni kebijakan profesional dan penyegaran untuk mencapai peningkatan performa.
"Tentu perlu juga disampaikan agar dilakukan sesuai aturan dan harus didasarkan pada profesionalitas," tegas dia. Sementara itu, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menilai langkah Erick Thohir menjadi bagian dari penguatan Kementerian yang dipimpinnya.
Menurutnya, sejumlah sektor yang selama ini masih belum efektif mendapat penguatan dan penyegaran. "Ada harapan besar bahwa perombakan yang dilakukan Pak Erick akan menuju penguatan pengawasan dan efektivitas organisasi yang profesional," jelas Bhima.
