Ahok Dianggap Hebat Jika Bisa Lakukan 4 Hal Ini untuk Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sumber :
  • Repro Instagram

VIVA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu masih menyoroti penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Menurut dia, Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina karena balas jasa.

Bakrie Group and Pertamina Develop Research Infrastructure at IKN

Said Didu mengunggah pernyataannya itu ke akun YouTube MSD pada 17 Desember 2019, dengan judul ‘Ahok Jadi Komut Pertamina sebagai balas jasa?’.

Said mengatakan, masuknya Ahok di Pertamina untuk menyelesaikan masalah impor minyak dan gas (migas) yang tinggi, kemudian membersihkan Pertamina itu sangat tidak masuk akal. Sebab impor migas terjadi karena permintaan yang tinggi dan tidak tersedianya kilang.

Pertamina Bentuk Satgas, Pastikan Kebutuhan Energi saat Idul Fitri Aman di Aceh

“Jadi tidak mungkin dalam waktu lima tahun Ahok berhasil. Kalau ditugaskan itu dan agak tidak masuk akal,” kata Said.

Baca juga:

Pertamina Jamin Produksi dan Pasokan Energi Periode Mudik Lebaran Aman, Begini Strateginya

Sosok Putra KH Hasyim Muzadi yang Tewas Kecelakaan

Sindir Anies, Eks Ketua DPR: Lama-lama Staf Habis Dipecati

Selain itu, dia mengatakan bahwa Ahok juga tidak punya rekam jejak terkait dengan keahlian yang dibutuhkan perusahaan migas pelat merah itu.

"Kita tahu semua kepemimpinan Ahok gayanya, kompetensinya tidak ada yang tahu juga kecuali pindah-pindah partai dan integritasnya sangat kontroversial," ujarnya.

Di samping itu, Said mengatakan, jika Ahok orang hebat maka ada empat hal yang harus dikerjakan selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Pertama, Ahok harus membela Pertamina agar tidak mendapat penugasan dari pemerintah yang merugikan perusahaan selama ini, seperti BUMN satu harga dan lain-lain maka Ahok harus berhadapan dengan Presiden Jokowi..

Kedua, lanjut dia, lambatnya pembangunan kilang dan lain-lain karena intervensi nonkorporasi para mafia migas untuk menghindari terbangunnya kilang agar mereka tetap bisa menjadi mafia.

"Jadi kantor kedua Ahok, yaitu kantornya Luhut, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, untuk meminta jangan intervensi Pertamina dalam rangka melakukan investasi," ujar Said.

Ketiga, Said mengatakan, Pertamina menjadi berat karena mendapatkan blok migas yang habis masa kontraknya itu lewat hasil lelang, berbeda dengan dahulu yang dikasih gratis.

"Jadi kantor ketiga Ahok itu Kantor Menteri ESDM, meminta blok-blok migas yang habis kontraknya dengan asing agar diserahkan secara gratis atau murah kepada Pertamina," tutur dia.

Keempat, Said bilang, tugas Ahok keempat adalah datang ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah membayar utangnya ke Pertamina. Pasalnya, dia menduga pemerintah memiliki utang puluhan triliun rupiah kepada Pertamina.

"Karena informasi yang saya terima, utang Pertamina sudah di atas Rp50 triliun bahkan Rp77 triliun yang belum dibayar pemerintah kepada Pertamina," ucapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya