Ada Tokoh yang Dibidik dan Harus Dijatuhkan di Kasus Jiwasraya?

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono
Sumber :
  • ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

VIVA –  Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku awal mendengar kasus PT Asuransi Jiwasraya tak berkomentar. Karena awalnya, dia berpikir bisa saja sebuah korporat termasuk Jiwasraya mengalami masalah demikian.

Jokowi Ogah Komentari soal Sengketa Pemilu 2024 di MK

Kala itu, dia menilai bahwa pasang surut keadaan keuangan perusahaan, sehat tidak sehat, bisa dibilang lumrah. Tapi ketika angka kerugiannya mencapai trilunan rupiah, dia menjadi mengikuti berita soal skandal tersebut.

"Namun, ketika dalam perkembangannya saya ketahui angka kerugiannya mencapai Rp13 triliun, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius," kata SBY lewat akunnya di Facebook.

Jokowi Adakan Buka Puasa Bersama Menteri di Istana

Pada Januari 2020, SBY melihat isu Jiwasraya makin ramai dibicarakan ditambah lagi dengan isu PT Asabri. Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.

"Di kalangan DPR RI, mulai dibicarakan desakan untuk membentuk pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas," ujar Presiden ke-6 RI ini.

Jokowi Resmikan Huntap hingga Proyek Infrastruktur Pascabencana di Sulteng

Menurut sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat, SBY mengatakan bahwa yang menggebu-gebu untuk membentuk pansus dari kalangan partai-partai koalisi sehingga ini menjadi menarik. Meskipun, belakangan diketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja ketimbang pansus Jiwasraya.

"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya, sungguh membuat saya geleng kepala. Katanya, untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang ‘dibidik dan harus jatuh’ dalam kasus Jiwasraya ini," tutur dia.

SBY melanjutkan bahwa ada beberapa pihak meminta sejumlah menteri yang diduga terlibat, di antaranya mantan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Bahkan ada yang menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo dalam kasus tersebut. Mendengar berita seperti itu, SBY mengambil sikap.

"Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main ‘target-targetan;," ujarnya.

Baca juga:

Yenny Wahid Komisaris Garuda, Said: Tunjukan Bukan karena Terima Kasih

Roy Suryo Sindir Menteri Jokowi, Warganet Ngaku Rindu SBY

Lion Air Beri Penjelasan soal Pramugari Diduga Terpapar Virus Corona

Karena itu, SBY melarang para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar, punya niat dan motif seperti itu. Pasalnya, menurut dia, itu salah.

"Itu salah besar. Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah," ucapnya.

SBY menganggap bahwa mantan menteri BUMN Rini Soemarno, Sri Mulyani hingga Menteri BUMN saat ini Erick Thohir sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Dan menurut dia, sangat mungkin Jokowi juga tak tahu ada penyimpangan di Jiwasraya. 

"Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum terbukti bersalah," tandasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya