Hal-hal yang Perlu Diketahui Tentang Omnibus Law

Upaya pemerintah untuk menyederhanakan izin investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui `Omnibus Law` justru dinilai kontraproduktif.

Hal itu diutarakan oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira.

Ia mengatakan kluster peraturan ketenagakerjaan dalam Omnibus Law bermasalah sejak awal akibat proses pembahasan yang tidak transparan, mengundang polemik secara substantif dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan, seperti ancaman mogok kerja, dan aksi-aksi lain yang bisa berdampak dalam jangka menengah panjang.

"Menurut saya sudah cacat sejak di awal karena pada waktu draf itu sebenarnya harusnya melakukan konsultasi juga, konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait, karena ini menyangkut 130 juta angkatan kerja di Indonesia, akan terdampak semua," kata Bhima kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon.

Omnibus Law, atau perampingan aturan, sesungguhnya terdiri dari beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), atau yang juga dikenal sebagai `kluster` terkait beberapa sektor, dimana secara keseluruhan berpotensi mengubah lebih dari 1.000 pasal-pasal dalam 79 Undang-Undang yang berlaku, termasuk UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam wawancara ekslusif dengan BBC pada akhir Januari, Presiden Joko Widodo menargetkan agar Omnibus Law disahkan pada pertengahan tahun ini.

DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 yang terdiri dari 50 RUU yang akan dibahas. Empat diantaranya adalah RUU yang termasuk dalam kategori `Omnibus Law`, termasuk RUU Cipta Kerja.