- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan mengalami kontraksi cukup dalam akibat wabah Virus Corona (COVID-19). Ekonomi diperkirakan akan jatuh hingga hanya mampu tumbuh di kisaran 2,3 persen hingga -0,4 persen.
Dia mengatakan, proyeksi tersebut dilakukan bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjaminan Sosial setelah melihat secara menyeluruh bahwa krisis kesehatan dan kemanusiaan akibat virus terus semakin menjalar terhadap ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.
"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3 persen bahkan skenario buruknya bisa mencapai negatif 0,4 persen. Sehingga kondisi ini akan sebabkan penuruan kegiatan ekonomi maka berpotensi menekan lembaga keuangan," katanya saat telekonferensi, Rabu, 1 April 2020.
Dia mengatakan, krisis kesehatan dan kemanusiaan tersebut akhirnya berdampak terhadap perekonomian, karena terbatasnya pergerakan masyarakat. Akibatnya konsumsi masyarakat diperkirakan anjlok dari biasanya di kisaran 5 persen menjadi hanya kisaran 3,2 persen hingga 1,6 persen.
Begitu juga dengan arus investasi yang anjlok hebat dari yang semula diperkirakan bisa 6 persen pada tahun ini menjadi hanya di kisaran 1 persen atau bahkan negatif hingga 4 persen. Sementara itu, kinerja ekspor juga akan lebih dalam negatifnya dari yang selama ini terkontraksi, begitu juga kinerja impor.
Bahkan, kata dia, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang selama ini terbukti mampu tahan dalam setiap kondisi krisis diperkirakan akan terpukul paling depan, karena tidak adanya kegiatan sosial akibat adanya wabah tersebut. Padahal, kata Sri, saat krisis 1998 UMKM mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia.
"UMKM yang biasanya jadi jaring pengaman mengalami pukulan besar, karena adanya pembatasan kegiatan sosial. Ketika hadapi kondisi tahun 97-98 UMKM mampu bertahan, sekarang UMKM terpukul paling depan karena enggak ada kegiatan di luar rumah masyarakat," tegasnya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
