- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty menyampaikan bahwa ia mendukung upaya pemerintah dalam memberikan bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khsusnya pada masa pandemi COVID-19. Namun perlu adanya sinergi, pengawasan dan grand design yang jelas agar bantuan UMKM itu tidak tumpang tindih dan jadi bancakan oknum.
Hal itu disampaikan Politikus PDI Perjuangan ini sebagai tanggapan dari informasi sembilan BUMN yang menyatakan mendukung untuk pengembangan platform digital Pasar Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (PaDi UMKM). Melalui platform PaDi UMKM, BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih cepat, transparan, dan meningkatkan efisiensi.
“Kita tentu mendukung upaya membantu UMKM tapi semoga ini tidak hanya manis dalam pemberitaan saja. Sebab kan terlalu banyak yang mengatasnamakan membantu UMKM. Termasuk soal digitalisasi itu memang penting. Tapi sebelum ke sana coba bantu dulu mereka bagaimana packaging dan higienitas produk UMKM yang baik dan benar. Apalagi masa pandemi COVID-19 banyak pertanyaan apakah mereka menjalankan protokol kesehatan. Sebab kalau mau masuk digital kan itu free, ada banyak platform,” kata Evita dalam keterangan pers, Kamis, 18 Juni 2020.
Evita menilai, saat ini banyak produk UMKM yang bisa bersaing dari segi rasa. Namun sangat disayangkan kemasannya kurang menarik yang juga memicu pertanyaan higienitasnya.
"Mau masuk ke platform apapun termasuk yang PaDi UMKM mereka akan kalah. Memang mereka diberikan pelatihan saya tahu dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan lainnya tapi hanya sebatas tahu masalah tidak dibantu untuk memecahkan masalah secara langsung,” katanya.
Evita mengaku merasa heran sebab di balik kekurangan yang dimiliki oleh UMKM itu berbagai institusi selalu mengklaim memberikan bantuan UMKM termasuk itu BUMN energi, telekomunikasi, perbankan hingga pemda.
“Semua yang hadir mengaku menawarkan bantuan ke UMKM. Jadi seharusnya UMKM di daerah itu sudah luar biasa kuatnya. Jadi ini perlu pengawasan dan sinergisitas juga. Maksud saya jangan jadi kebohongan saja keberpihakan kita kepada UMKM ini. Perlu ada koordinasi, evaluasi dan grand design," ucapnya.
Dia pula mempertanyakan realisasi dari bantuan untuk UMKM yang dilakukan oleh kementerian ataupun lembaga dari pusat hingga ke daerah pada masa COVID-19. Padahal Menkeu Sri Mulyani telah menyampaikan, pemerintah menganggarkan tambahan belanja perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM dalam APBN 2020 mencapai Rp255,1 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan program subsidi bunga untuk UMKM dan ultra mikro. Total anggaran untuk program subsidi bunga adalah sebesar Rp34,15 triliun, dengan jumlah debitur penerima subsidi bunga sebanyak 60,66 juta rekening.
Berbagai lembaga yang terlibat UMKM dengan stimulus kredit UMKM meliptui perbankan, BPR, perusahaan pembiayaan, termasuk stimulus kredit melalui KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian, koperasi, petani, LPDB, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, UMKM Pemda, UMKM online, koperasi penyalur UMI.
Di Kementerian Koperasi dan UKM sendiri untuk urusan digital juga punya program Go Digital. Selain memiliki program stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM, disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun dan diskon 25 persen untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli.
“Bahkan kemarin Kementerian BUMN mengajukan PMN untuk PNM (Permodalan Nasional Madani) sebesar Rp1,5 triliun dan untuk Bahana Rp6 triliun. Judulnya semua adalah untuk UMKM. Maksud saya ini harus diawasi semua, kemudian coba kita evaluasi semua, kita sinkronkan jangan sampai tumpang-tindih. Saya juga khawatir data-data UMKM di lembaga keuangan itu apakah sudah benar atau tidak. Termasuk yang di kementerian dan lembaga lain. Road map ini khusus UMKM harus jelas sehingga kita tahu mau kemana,” ucap Evita.
Terlebih lagi bantuan stimulus masih terus berputar pada stimulus kredit, belum pada bantuan langsung untuk modal kerja bagi mereka yang sudah sulit untuk bergerak saat ini.
“Jadi selain kita sinkronkan datanya, juga kita ingin mendorong lembaga keuangan untuk membantu penyaluran kredit modal kerja untuk UMKM ini harus segera direalisasikan. Jangan data stimulus kredit dan subsidi bunga dibesar-besarkan lalu dijadikan alasan untuk menahan kredit modal kerja,” lanjut dia.
Politikus perempuan ini meminta agar semua kebutuhan betul-betul dihitung anggarannya, sehingga tidak terkesan bahwa pemerintah terlalu peduli kepada UMKM namun pada kenyataannya UMKM tidak merasa terbantu.
Baca juga: Gempa Bumi Guncang Aceh Sore Ini, Sabang Bergetar
