DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI
Sumber :
  • Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI

VIVA – Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp62,024 triliun. Anggota dewan juga mengapresiasi penyerapan anggaran Kemensos sebesar 97,78 persen, atau nomor satu dari lima Kementerian dan Lembaga dengan anggaran terbesar.

Banyak Masalah di Gelaran PON 2024, Polisi Minta Masyarakat Ikut Lapor Dugaan Penyelewengan Anggaran

Dalam Rapat Kerja dengan DPR, Menteri Sosial Juliari P. Batubara turut mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan atas apresiasi dan kerja sama serta dukungan yang telah diberikan.  

Juliari mengusulkan Pagu Indikatif Kementerian Sosial  TA  2021 sebesar Rp62,024 triliun. "Kami juga  mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp4.078 triliun. Di mana rencana penggunaannya di antaranya untuk program perlindungan sosial sebesar Rp3,360 triliun," kata Juliari di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. 

Jika Prabowo Subianto Tambah Kementerian, Anggaran di APBN 2025 Tetap Aman

Rapat kerja membahas pengelolaan anggaran Kemensos yang mencakup tiga agenda yakni Evaluasi Pelaksanaan APBN 2019, Kinerja TA 2020 dan Penanganan COVID-19, serta  penyampaian Rencana Kerja Anggaran K/L 2021,  

Hampir semua anggota Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengelolaan anggaran dan langkah Kemensos dalam penanganan pandemi, Mereka juga mendukung program Kemensos yang berorientasi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. 

Soal Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 126 T, Pengamat: Tak Perlu Dipermasalahkan

Anggota Fraksi Partai Gerindra M. Husni agar program pemberdayaan sosial seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terus ditingkatkan. "Kan anggarannya Rp20 juta,  kalau perlu ditingkatkan,"  ujarnya. 

Senada dengan itu, anggota Fraksi PKS Nurhasan menyatakan, KUBE harus terus diperkuat karena untuk menciptakan mental muzzakki. "Bukan untuk menciptakan mental mustahik. Saya sepakat agar KUBE ini diarahkan agar lebih eksis dan lebih produktif,"  kata dia.

Baca juga: CFD Bundaran HI Ditutup, Pemprov DKI Siapkan 32 Lokasi Pengganti

5 Masalah di PON 2024 yang Diduga Ada Penyelewengan Anggaran

Polisi Sudah Turun Tangan, Ini 5 Masalah di PON 2024 yang Diduga Ada Penyelewengan Anggaran

Carut marutnya penyelenggara PON 2024 membuat polisi turun tangan untuk mengusut dugaan penyelewangan anggaran PON XXI Aceh-Sumut 2024, ini 5 masalah di PON 2024

img_title
VIVA.co.id
18 September 2024